- Ahmad Doli Kurnia meminta syarat pendidikan capres-cawapres dipertahankan dan dinaikkan
- Doli ingin ketentuan pendidikan diatur rinci dalam Undang-Undang Pemilu
- Jimly Asshiddiqie mengusulkan syarat ijazah capres-cawapres dihapus
WartaPurwakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta ketentuan pendidikan untuk calon presiden dan calon wakil presiden tidak dihapus. Ia bahkan berpandangan persyaratan tersebut perlu ditingkatkan serta dijabarkan lebih jelas dalam Undang-Undang Pemilu.
Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disampaikan menanggapi polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan itu mendapat sorotan sebagai ‘pasal selundupan’ yang berkaitan dengan syarat pendidikan calon, usai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Doli tidak sependapat dengan dorongan sejumlah pihak, termasuk mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie, untuk mencabut syarat pendidikan bagi peserta Pilpres.
"Kalau saya merasa bahwa tetap harus ada. Harus tetap ada syarat (pendidikan), bahkan menurut saya harus dinaikkan," tegas Doli saat menjadi narasumber dalam podcast YouTube bertajuk “Ahmad Doli Blak-blakan Soal Pasal Selundupan Pencalonan Gibran | NGOCAK FEBBY” dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.
Menurut dia, Indonesia sedang menuju status negara maju. Dalam kondisi tersebut, Doli menilai pendidikan tinggi kelak akan dapat diakses seluruh anak Indonesia, sehingga kualifikasi pendidikan bagi pemimpin negara tidak perlu direndahkan.
Ia menekankan jabatan kepala negara memiliki peran menentukan karena kebijakan yang diambil akan berpengaruh pada kehidupan ratusan juta penduduk Indonesia.
"Kita ini kan ingin mencari top leader lho. Syarat-syarat yang kita buat itu supaya tersaring figur yang best of the best," tegas Doli.
"Enggak boleh kita kasih kepada orang yang sembarangan atau orang yang posisinyadi bawah orang yang akan dipimpinnya," imbuhnya menegaskan.
Doli juga menginginkan regulasi mengenai pendidikan yang ditempuh di dalam maupun luar negeri dimuat secara terperinci di dalam Undang-Undang Pemilu. Aturan tersebut, menurutnya, akan menjadi acuan yang tegas bagi Komisi Pemilihan Umum dalam merumuskan ketentuan teknis pencalonan.
Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengambil pandangan berbeda dengan mengusulkan penghapusan persyaratan ijazah untuk calon presiden dan wakil presiden dari undang-undang. Gagasan itu ia kemukakan sebagai respons atas putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jadi ijazah ini ini kan urusan administrasi pendidikan syarat mutlak untuk memimpin sebuah negara," kata Jimly kepada wartawan di kawasan MK, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026.
"Kalau menurut saya dihilangkan saja syarat ijazah itu di undang-undang, undang-undang Pilpres dihapus saja syarat sarjana, enggak apa-apa," imbuh Jimly.
Menurut Jimly, perdebatan berkepanjangan mengenai administrasi ijazah menunjukkan demokrasi Indonesia masih berada pada tahap dangkal. Ia menilai penilaian terakhir atas kelayakan calon pemimpin mesti diserahkan kepada pemilih dalam pemilihan umum.
"Yang penting dikasih tahu. Ini tamat SD, ini cuman tamat TK. Iya kan? Dia enggak punya sarjana. Tapi kalau rakyat percaya, dipilih. Kenapa enggak begitu kita?" pungkasnya.
Sumber: RMOL