- Evaluasi kabinet Prabowo Subianto disarankan tidak sebatas rotasi kursi kekuasaan semata
- Desain koalisi ramping di parlemen dinilai mempermudah eksekusi kebijakan pemerintah
- Pembenahan hukum dan penguatan elektabilitas Gerindra menjadi modal krusial menyongsong Pilpres 2029
WartaPurwakarta - Wacana perombakan jajaran menteri yang digulirkan Partai Gerindra menyongsong tahun ketiga masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dinilai mesti melampaui urusan pergantian menteri maupun wakil menteri semata.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menekankan bahwa langkah penyegaran kabinet tersebut seharusnya dimanfaatkan demi memperkokoh roda pemerintahan, menata ulang susunan koalisi, serta menegakkan supremasi hukum secara adil.
“Kita ikuti kinerja pemerintahan dua tahun. Kalau memang hendak melakukan evaluasi menteri dan wakil menteri, biasanya pembahasannya berkaitan dengan partai-partai koalisi,” kata Amir, dikutip Jumat 23 Oktober 2026.
Manuver Gerindra itu dipandang Amir sebagai sinyal politik kepada masyarakat terkait kekompakan internal partai sekaligus strategi mengarungi dinamika kepemimpinan Prabowo ke depan. Menurutnya, tolok ukur perombakan kabinet wajib berlandaskan capaian kerja konkret, eksekusi program unggulan, rekam jejak integritas, serta keberpihakan pada rakyat banyak, bukan sekadar kompromi bagi-bagi jatah kursi kekuasaan antarpartai pendukung.
Lebih lanjut, Amir memetakan tiga fokus strategis yang patut diperhitungkan Gerindra. Pertama, perumusan peta jalan menuju Pemilihan Presiden 2029 demi memuluskan keterpilihan kembali Prabowo. Modal keterkenalan kepala negara dinilainya harus diimbangi oleh kinerja nyata kabinet agar elektabilitas partai terus terkerek melampaui angka 22 persen yang terekam pada survei terkini.
“Kalau Gerindra ingin Prabowo terpilih kembali pada 2029, partai harus mampu meningkatkan elektabilitasnya. Kinerja pemerintahan menjadi faktor penting. Jangan sampai popularitas presiden tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat terhadap partai pendukungnya,” kata Amir.
Agenda kedua menyangkut penataan format koalisi yang lebih taktis dan berdaya guna. Amir menggarisbawahi risiko gemuknya koalisi yang rentan memperumit rantai pengambilan keputusan akibat benturan kepentingan antarfraksi.
“Semakin banyak partai di dalam koalisi, semakin banyak pula kepentingan yang harus diakomodasi. Koalisi yang lebih ramping dengan dukungan mayoritas yang memadai bisa membuat pengambilan keputusan lebih efektif,” kata Amir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati demikian, efisiensi koalisi tetap harus dibarengi berjalannya pengawasan parlemen secara sehat, ruang bagi perbedaan pandangan, serta perlindungan kepentingan publik secara luas.
Fokus strategis ketiga bertumpu pada ketegasan agenda pembenahan hukum dan aksi pemberantasan rasuah di bawah kepemimpinan Prabowo. Bagi Amir, keberhasilan rezim berkuasa tidak cukup dipatok dari kestabilan panggung politik atau indikator ekonomi belaka, melainkan diuji dari keberanian mengusut dugaan pelanggaran hukum tanpa terpengaruh kedekatan politik pihak mana pun.
Sumber: RMOL