- Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri
- Usulan tersebut ditujukan untuk melindungi Presiden Prabowo Subianto dari polemik syarat pendidikan
- Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan Gibran mundur sehingga pernyataan Rocky merupakan sikap politik
WartaPurwakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung melontarkan usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya. Gagasan tersebut diutarakan guna meredakan keresahan di tengah masyarakat sekaligus menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari pusaran polemik terkait keabsahan syarat pendidikan pendampingnya itu.
Pandangan ini diungkapkan Rocky saat menjadi narasumber dalam program bincang-bincang di saluran YouTube Akbar Faizal Uncensored yang disiarkan pada 8 Oktober 2026. Bagi Rocky, opsi penanggalan jabatan oleh Gibran dipandang sebagai keputusan yang paling terhormat dalam menyikapi dinamika yang berkembang.
"Di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri," kata Rocky dalam tayangan tersebut sebagaimana dilihat Pojoksatu.id, Minggu 11 Oktober 2026.
Langkah pelepasan mandat dinilai penting demi menjaga stabilitas serta memisahkan presiden dari kontroversi yang membelit wakilnya.
"Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangannya yang ilegal," ujarnya.
Pernyataan figur yang kini berada di lingkaran penasihat kepresidenan ini mencuat menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal gugatan persyaratan pendidikan Gibran. Menurut Rocky, polemik atas perkara tersebut berpotensi terus menyeret nama Prabowo apabila situasi tidak segera ditenangkan melalui sikap politik sang wakil presiden.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati demikian, gagasan yang dilontarkan Rocky murni merupakan pandangan politik dan bukan mandat yuridis. Amar putusan MK terkait sengketa tersebut sama sekali tidak memerintahkan Gibran menanggalkan kursi wakil presiden yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional. Di sisi lain, peletakan jabatan orang nomor dua di pemerintahan tetap membawa implikasi kelembagaan serta ketatanegaraan yang luas.
Sumber: Pojok Satu