Poin Penting
  • Prabowo Subianto berpeluang mengumpulkan 10 partai pengusung untuk membahas bursa calon wakil presiden baru
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat memproses surat pemberitahuan resmi sebelum Presiden mengajukan dua nama dalam tempo 14 hari
  • Yusril Ihza Mahendra menyerahkan penetapan kandidat sepenuhnya pada hak prerogatif Presiden

WartaPurwakarta - Kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia selepas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka ruang konsolidasi di tubuh koalisi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto berpeluang mengundang jajaran pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus guna memusyawarahkan sosok pengganti yang tepat.

Rencana pengumpulan partai pendukung tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, selepas menghadiri agenda pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Yusril menjelaskan bahwa terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang mengamankan kursi di parlemen maupun nonparlemen, yang tercatat sebagai pengusung resmi Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024.

"Mungkin beliau (Presiden) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih, bukan kursi dan diserahkanlah kepada beliau," kata Yusril.

Kendati melibatkan partai mitra, Yusril menegaskan bahwa penentuan akhir figur pendamping tetap bertumpu pada hak prerogatif Kepala Negara. Presiden mengantongi otoritas penuh untuk menyeleksi dua nama calon wakil presiden sebelum diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," jelasnya.

Terkait kepastian tanggal pertemuan, Yusril mengaku belum menerima informasi rinci. Pasalnya, MPR masih membutuhkan tenggat tiga hari untuk menggelar sidang serta membereskan urusan administrasi sebelum melayangkan surat resmi ke meja Presiden. Begitu surat tersebut masuk, Prabowo memiliki waktu paling lambat 14 hari guna menyerahkan kandidat pilihannya ke MPR.

Mekanisme suksesi ini tetap harus tunduk pada konstitusi serta Undang-Undang MD3, yang menetapkan bahwa nama-nama calon mesti berakar dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang semula mendaftarkan pasangan presiden dan wakil presiden. Menyikapi spekulasi yang menyeret namanya ke dalam bursa calon, Yusril sepenuhnya memercayakan keputusan tersebut ke tangan Prabowo.

"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden, kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden," pungkasnya.

Sumber: RMOL