Poin Penting
  • Dedi Mulyadi menegaskan kedatangannya ke Istana Kepresidenan pada 10 November 2026 murni untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional dua tokoh Jabar
  • Dedi menyatakan pemilihan cawapres pengganti sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto
  • Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri resmi ke MPR pada 12 November 2026

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis spekulasi yang mengaitkan kedatangannya ke Istana Kepresidenan pada 10 November 2026 dengan bursa calon wakil presiden suksesor Gibran Rakabuming Raka.

Dedi menerangkan bahwa kehadirannya di kompleks kepresidenan bertepatan dengan momen penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi dua figur asal Jawa Barat, yakni Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma serta KH Abbas Abdul Jamil, bukan membahas kursi RI 2 usai Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ad kaitannya dengan persoalan cawapres," kata Dedi melalui akun media sosial miliknya yang terkonfirmasi di Bandung, Minggu.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan figur pengganti posisi wakil presiden sepenuhnya berada di bawah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dedi mengaku tidak ambil pusing terkait urusan kursi kepemimpinan nasional tersebut.

Fokus utamanya sebagai kepala daerah saat ini tertuju pada perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Jawa Barat dalam tempo dua tahun, renovasi hunian warga agar lebih layak, serta penjaminan kelulusan para pelajar.

"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," ucap Dedi.

Dinamika politik tersebut bermula ketika Gibran Rakabuming Raka menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto guna mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya pada 10 November 2026, langkah yang telah dibenarkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pelepasan jabatan itu dikukuhkan secara formal pada 12 November 2026 melalui penyerahan surat resmi Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengantongi tenggat waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal pengunduran diri tersebut untuk menyodorkan dua nama calon wapres baru ke meja MPR.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat