- Beredar surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mencatut legislator NasDem Tonny Tesar
- Pimpinan DPR Saan Mustopa menyatakan pihaknya akan memverifikasi dan mengklarifikasi dokumen tersebut
- Sekretaris Fraksi NasDem Ahmad Sahroni membantah keabsahan surat dan menyebutnya hoaks
WartaPurwakarta - Keabsahan berkas permohonan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencantumkan identitas legislator Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar (Nomor Anggota A-429), bakal ditelusuri oleh pimpinan DPR RI.
Kepastian penelusuran tersebut diutarakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
“Saya mau cek dulu ya. Saya mau cek, mau cari tahu dan mau klarifikasi,” kata Saan.
Saan menjelaskan bahwa internal partainya sejauh ini baru dalam tahap mencermati ketetapan Mahkamah Konstitusi terkait perkara kualifikasi pendidikan Gibran saat bertarung pada Pilpres 2024.
“Kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari ya, apa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” ungkap Legislator NasDem ini.
Karena proses pengkajian masih berjalan, pimpinan parlemen merasa perlu memastikan kebenaran peredaran dokumen yang mengaitkan kadernya tersebut.
“Nah terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi, nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi,” pungkasnya.
Isu ini mencuat menyusul tersebarnya warkat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 yang ditujukan bagi jajaran Pimpinan DPR RI di Jakarta. Berkas lengkap dengan satu bundel lampiran itu memuat perihal “Usul Pemberhentian (Impeachment) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka”.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Surat tersebut mendesak pimpinan parlemen menggunakan mandat institusi guna menindaklanjuti pemberhentian sang wakil presiden. Meski menyediakan tabel daftar legislator beserta ruang tanda tangan dukungan, lembaran itu hanya memuat paraf Tonny Tesar pada kolom persetujuan.
Dokumen tersebut beredar di tengah polemik putusan MK mengenai syarat pendidikan sang wapres. Namun, bantahan langsung dilayangkan Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut warkat itu sama sekali palsu.
“Enggak benar, itu hoaks,” tegas Sahroni saat dikonfirmasi RMOL sesaat lalu, Rabu malam, 7 Oktober 2026.
Sumber: RMOL