- Bobby Nasution menilai isu keabsahan ijazah Wapres Gibran merupakan pengulangan pola yang pernah menyasar Presiden ke-7 RI Joko Widodo
- Mantan Wali Kota Medan tersebut mendorong elite politik mengutamakan penanganan kesulitan ekonomi rakyat daripada isu non-substansial
- MK sebelumnya tidak menerima gugatan syarat pendidikan Gibran karena pemohon dinilai tidak mengantongi kedudukan hukum
WartaPurwakarta - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara mengenai kegaduhan perihal kualifikasi pendidikan kakak iparnya yang kini menjabat Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Bobby memandang bergulirnya narasi miring tersebut sebagai pengulangan skema serangan yang sebelumnya kerap ditujukan kepada mertuanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Ya, Mas Gibran setahu saya sarjana ya," tegas Bobby dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Minggu, 11 Oktober 2026.
Bobby membandingkan polemik ijazah yang menerpa Gibran dengan persoalan serupa yang pernah diarahkan kepada Joko Widodo. "Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Punya Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Sekalian saja dipermasalahkan sarjananya (Gibran)," sindir mantan Wali Kota Medan tersebut.
Ia pun meminta masyarakat maupun para tokoh politik untuk tidak berlarut-larut dalam perdebatan yang dinilainya berada di luar persoalan substansial. Menurutnya, perhatian utama para pemimpin semestinya dialihkan untuk menuntaskan problem nyata masyarakat lapisan bawah.
"Hari ini yang perlu kita pikirkan itu masyarakat. Masyarakat hari ini masih banyak yang kondisinya kesulitan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa ya harus diutamakan itu," tutur Bobby.
Mengenai gugatan legalitas pendidikan Gibran, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan tidak menerima perkara itu. Ketiadaan status sebagai peserta Pilpres 2024 membuat pihak pemohon dinyatakan gugur dalam syarat kedudukan hukum atau legal standing.
Kendati permohonan tersebut kandas, pertimbangan majelis hakim mengurai fakta terkait dokumen pembuktian kelulusan Gibran dari Sekolah Menengah Orchid Park. Keterangan ini dibacakan pada Sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa malam, 6 Oktober 2026.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan, yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri," kata Hakim Konstitusi, Arsul Sani.
"Yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu," sambungnya.
Sumber: Pojok Satu