Poin Penting
  • Ketua Umum Projo Budi Arie menyatakan Gibran Rakabuming Raka mundur dari posisi Wapres
  • Berkas pengunduran diri rencananya diserahkan kepada Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma
  • Pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kabar tersebut

WartaPurwakarta - Kabar mengenai pelepasan jabatan Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia diutarakan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu malam, 11 November 2026.

"Betul (Gibran mundur)," ucap Budi.

Budi Arie menerangkan bahwa dokumen pengunduran diri tersebut bakal diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Prosesi penyerahan berkas diagendakan berlangsung di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma.

"(Diserahkan di Bandara Halim Perdanakusuma) Betul," ucap dia.

Kendati demikian, kepastian apakah Gibran bakal mendeklarasikan keputusannya tersebut secara personal ke publik belum dipaparkan lebih lanjut oleh Budi. Sampai saat ini, konfirmasi resmi dari otoritas Istana Kepresidenan juga belum dikeluarkan.

Pernyataan dari pucuk pimpinan relawan Projo tersebut bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan Gibran sehari sebelumnya. Saat beranjak meninggalkan Kompleks Istana Wakil Presiden pada Selasa sore, Gibran sempat menegaskan komitmennya untuk menghargai setiap aspirasi publik di tengah perkembangan situasi politik terkini.

"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujarnya kepada awak media di sela kepulangan Gibran dari Kompleks Istana Wakil Presiden, Selasa sore.

Gibran pada saat itu bahkan mengutarakan rencana untuk membawa persoalan ijazah SMA miliknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah perlawanan hukum itu ia klaim bersumber dari anjuran Presiden Prabowo.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdamsen untuk mengajukan PK di MA," tuturnya.

Klaim dari mantan Wali Kota Solo tersebut segera dimentahkan oleh Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan. Syahganda menegaskan bahwa posisi Presiden Prabowo telah dipresentasikan secara sah lewat keterangan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum."

"Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tandasnya.

Sumber: Pojok Satu