Poin Penting
  • Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menilai tujuh komisioner KPU RI tidak pantas dipilih kembali untuk masa jabatan 2027-2032
  • KPU dinilai tidak etis karena memelesetkan akronim TST dalam sidang gugatan sengketa ijazah SMA Wapres Gibran di MK
  • KPU RI disebut tidak menyentuh substansi perkara setelah mengakui verifikasi ijazah SMA Gibran tak pernah dijalankan

WartaPurwakarta - Jajaran anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dinilai tidak pantas melanjutkan kepemimpinan mereka ke periode berikutnya. Pandangan tersebut disampaikan Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, yang menyarankan agar ketujuh komisioner KPU RI saat ini tidak kembali dipilih untuk masa jabatan 2027 hingga 2032 mendatang.

Sikap kritis tersebut dipicu oleh respons pihak penyelenggara pemilu pada sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Rabu malam, 23 September 2026. Persidangan itu membahas permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama rekan-rekannya menyangkut legalitas ijazah jenjang SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Erizal menyoroti langkah KPU yang justru memelesetkan rumusan dalil dari pihak penggugat.

"Masak istilah TST (Terstruktur, Sistematis, dan Terencana) yang dipakai pemohon Denny Indrayana dan kawan-kawan untuk meyakinkan gugatan dipelesetkan menjadi TST (Terstruktur, Sistematis, dan Tercela)," kata Erizal, dikutip Jumat 25 September 2026.

Menurut pengamatannya, tindakan mengubah akronim tersebut tidak patut diperlihatkan oleh pejabat negara. Istilah TST disusun penggugat untuk mempertajam materi gugatan, sehingga sudah sepatutnya ditanggapi lewat penjelasan materiil yang jelas oleh komisioner KPU RI.

"Bukannya menjawab secara terang-benderang, KPU RI justru membalas TST itu dengan diksi Tercela di belakangnya," kata Erizal.

Erizal menambahkan, kendati penggunaan kata pelesetan tersebut tidak melanggar hukum, hal itu sangat bertentangan dengan kepatutan etika. Kondisi ini dinilai kian bermasalah lantaran KPU dianggap gagal memaparkan jawaban substantif atas tuntutan para pemohon.

"Diakui Ketua KPU RI sendiri bahwa verifikasi terhadap ijazah SMA Gibran itu tidak pernah dilakukan," kata Erizal.

Sorotan publik terhadap KPU dinilai semakin berat usai perdebatan berlarut-larut saat menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih perihal aturan Pasal 18 Ayat (3) dalam PKPU Nomor 19/2023. Pada akhirnya, terungkap bahwa regulasi tersebut memang baru dihadirkan pada pelaksanaan Pilpres 2024.

"Artinya, diksi Tercela yang dipakai dalam jawaban KPU RI itu sungguh tidak etis dan bentuk dari arogansi yang berlebihan," kata Erizal.

Saat ini, tujuh pimpinan KPU RI yang aktif masih tercatat menjalani periode kepengurusan pertama mereka. Komisioner tersebut meliputi Mochammad Afifuddin sebagai Ketua, bersama Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Iffa Rosita. Satu-satunya sosok yang pernah melangkah ke periode kedua adalah mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian dua tahun sebelumnya.

Sumber: RMOL