Poin Penting
  • Partai Demokrat memastikan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di parlemen tidak terhenti oleh gugatan PTUN
  • Herman Khaeron meminta publik menunggu putusan resmi setiap fraksi DPR
  • Gibran Rakabuming Raka berencana membawa bukti pendidikan ke PTUN dan mengajukan PK ke MA

WartaPurwakarta - Dinamika politik parlemen terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan terus bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat, kendati sang wapres memilih jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menguji keabsahan dokumen pendidikannya.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Menurut Herman, upaya pembuktian hukum yang ditempuh Gibran di PTUN tidak secara otomatis menyetop mekanisme politik antaranggota dewan di Senayan. Pasalnya, setiap kubu fraksi memiliki pandangan serta penilaian tersendiri mengenai hak konstitusional tersebut.

"Ya, kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan, ya. Meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi. Kami kan juga tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan masing-masing fraksi lainnya," kata Herman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 November 2026.

Herman mengajak masyarakat bersabar menanti sikap resmi serta hasil akhir yang kelak diputuskan lembaga legislatif secara terbuka.

“Jadi kita tunggu saja proses ini sampai betul-betul nanti ada hal yang lebih konkret dan bisa disampaikan kepada publik,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat ini.

Mengenai arah dukungan Demokrat dalam wacana pemakzulan itu, Herman belum membeberkan keputusan final partainya. Politisi ini hanya menandaskan komitmen partainya yang selalu bertumpu pada supremasi hukum, sebagaimana tradisi kepemimpinan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebagai negara hukum, Demokrat tentu mengedepankan supremasi hukum.Dan saya kira kita tahu dulu Pak SBY selama menjadi presiden selalu berpedoman terhadap aturan perundang-undangan, berpedoman terhadap aturan negara. Sehingga tidak ada hal yang keluar dari rel peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Pada hari sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan telah menerima masukan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus berjuang di pengadilan tata usaha. Gibran berniat menunjukkan berkas ijazah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana, sekaligus menyiapkan upaya peninjauan kembali melalui Mahkamah Agung berbekal koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran pada Selasa, 10 November 2026.

Sumber: RMOL