- Djoko menyebut wacana rute Blok M-Bandung sebagai sindiran untuk KDM
- Baru 46 dari 552 pemerintah daerah yang mengoperasikan transportasi umum modern dengan APBD
- Jakarta dinilai dapat membina daerah lain dalam pengembangan angkutan umum
WartaPurwakarta - Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pernyataan mengenai rute Transjabodetabek dari Blok M hingga Bandung bukan rencana perluasan layanan yang sesungguhnya.
"Sebetulnya itu nyindir KDM itu lho," kata Djoko kepada RMOL, Sabtu 24 Oktober 2026.
Djoko menjelaskan, hubungan transportasi antara Jakarta dan Bandung melalui bus sebenarnya telah tersedia lewat angkutan kota antarprovinsi (AKAP). Karena itu, ia memandang ucapan Pramono lebih berkaitan dengan belum meratanya pembangunan transportasi publik di berbagai daerah.
Menurut Djoko, sistem angkutan umum modern yang dikembangkan Jakarta dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, juga berpeluang menjadi pembina bagi daerah yang hendak memperbaiki layanan transportasinya.
"Jakarta itu siap membantu daerah-daerah lain yang mau membenahi angkutan umumnya. Saya sudah usulkan bagaimana Jakarta bisa menjadi 'Bapak Asuh' atau 'Bapak Pembina'," kata Djoko.
Ia mengatakan, hambatan pembangunan transportasi umum di daerah tidak hanya terkait kemampuan keuangan. Kemauan pemerintah daerah menempatkan transportasi umum sebagai bagian dari prioritas pembangunan juga menjadi persoalan.
Djoko memaparkan, dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru 46 daerah atau sekitar 8 persen yang menjalankan transportasi umum modern dengan menggunakan APBD. Rinciannya meliputi 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten.
"Kenyataan di lapangan menunjukkan pertambahan yang sangat minim, baru 46 pemda (sekitar 8 persen) yang telah menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD," kata Djoko.
Ia menilai transportasi umum belum menjadi perhatian utama karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan sebesar proyek fisik atau konstruksi.
"Bukan tidak mampu, cuma tidak mau. Karena keuntungan (politik/materinya) tidak bisa besar. Kalau membangun fisik/konstruksi, anggota dewan bisa dapat untung besar. Kalau angkutan umum, untungnya bagaimana? Susah," kata Djoko.
Padahal, lanjut dia, keberadaan transportasi publik berdampak terhadap perekonomian dan aktivitas masyarakat. Layanan angkutan umum modern dapat mengurangi kemacetan, menekan ongkos perjalanan, memperkuat konektivitas antardaerah, serta membuka akses ekonomi.
Transportasi publik juga dapat mendorong pertumbuhan kawasan yang berorientasi pada transportasi atau Transit-Oriented Development (TOD), seperti yang tengah dikembangkan di Blok M.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebelumnya, Pramono Anung menyampaikan kelakar mengenai kemungkinan layanan Transjabodetabek dari Blok M, Jakarta Selatan, menjangkau Bandung, Jawa Barat.
Pramono mengatakan Blok M semakin dikenal karena memiliki sentra kuliner, panggung musik, dan aktivitas bisnis lokal. Kawasan itu juga terhubung dengan MRT dan Transjakarta sehingga mendukung mobilitas masyarakat.
"Saking populernya, masyarakat kerap menjulukinya sebagai 'Negara Blok M'. Bahkan ada kelakar bahwa saat ini rute transportasi publik menghubungkan Blok M ke mana saja: dari Blok M ke Bogor, Blok M ke Bekasi, dan kelak barangkali Blok M ke Bandung," kata Pramono dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2026.
Ia turut menyebut adanya kenaikan jumlah pengguna Transjabodetabek, termasuk pada rute Blok M-Bogor. Jalur tersebut sebelumnya ditargetkan melayani 2.000 penumpang, tetapi kini rata-rata hampir mencapai 10.000 pengguna.
Pramono berharap kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta terus meningkat, seiring deng
Sumber: RMOL