- DPP PAGI mengajukan permohonan audiensi ke pimpinan dan fraksi DPR RI
- Relawan menolak keras usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Gugatan sengketa pemilu oleh Denny Indrayana cs dinilai cacat hukum dan telah kedaluwarsa
WartaPurwakarta - Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penolakan tegas dari kalangan relawan. Sikap penolakan tersebut diwujudkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Gibran Indonesia (DPP PAGI) melalui pengajuan surat permohonan audiensi secara resmi ke Senayan.
Pemberitahuan audiensi itu dilayangkan kepada delapan fraksi partai politik di DPR, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Sekretaris Jenderal DPR.
"Surat permohonan kami ajukan pada 19 Oktober 2026," kata Ketua Umum DPP PAGI, Fritz Alor Boy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 21 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, Fritz menyoroti perkara gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimotori oleh Denny Indrayana cs. Menurut penilaiannya, langkah hukum tersebut menabrak koridor dan berpotensi merusak tatanan hukum acara di Indonesia.
"Gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana cs soal PHPU merupakan tindakan ilegal," kata Fritz.
Fritz menilai semestinya majelis hakim MK menghentikan perkara tersebut sejak pemeriksaan awal. Pasalnya, gugatan dinilai tidak berkaitan dengan kapasitas hukum pemohon dan diajukan melewati batas waktu, mengingat seluruh tahapan PHPU telah rampung sejak 2024.
"Harusnya hakim menolak gugatan tersebut di awal, bukan dilanjutkan hingga persidangan," kata Fritz.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Terkait isu kualifikasi pendidikan, Fritz memastikan keabsahan dokumen akademik yang dimiliki putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut, mulai dari sertifikat setingkat sekolah menengah atas hingga ijazah sarjana (S1).
"Wapres Gibran pun sudah mengatakan memiliki ijazah. Lantas, apa yang mau dipersoalkan?" tanya Fritz.
Sumber: RMOL