- Presiden Prabowo Subianto diminta mencermati proses penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal
- Evaluasi jajaran kabinet dinilai perlu jika ditemukan keterlibatan pihak di dalam pemerintahan
- Besarnya koalisi pendukung pemerintah ditegaskan bukan alasan untuk memaklumi pelanggaran hukum
WartaPurwakarta - Langkah pembenahan di tubuh kabinet dinilai perlu dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto seiring bergulirnya pengusutan perkara dugaan intersepsi komunikasi tanpa izin yang tengah menyita perhatian publik. Hal tersebut diutarakan oleh pengamat politik Citra Institute, Efriza, menyusul potensi adanya jejaring aparatur pemerintahan yang terseret dalam kasus tersebut.
"Presiden Prabowo patut mencermati perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal tersebut, lalu mulai memikirkan melakukan bersih-bersih kabinet dari kemungkinan jaringan penyadapan ilegal tersebut," kata Efriza kepada RMOL, Selasa, 10 November 2026.
Efriza menekankan bahwa pembuktian perkara ini tidak boleh berhenti pada pelaku teknis di lapangan. Pengusutan secara tuntas harus mencakup dalang intelektual serta kelompok yang memanfaatkan hasil rekaman ilegal tersebut.
Operasi pemantauan tanpa hak, lanjut dia, berpotensi disalahgunakan sebagai sarana menguasai arus informasi, memetakan konfigurasi kekuatan politik, hingga mendikte arah perumusan kebijakan. Keterlibatan elemen di lingkaran kekuasaan dikhawatirkan mengikis keandalan tata kelola birokrasi dan merusak kredibilitas lembaga negara di mata masyarakat.
Selain itu, Efriza mengingatkan bahwa komposisi koalisi pendukung pemerintahan yang amat besar tidak patut dijadikan tameng perlindungan dari jerat hukum.
"Bagaimanapun koalisi boleh besar, tetapi tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi praktik politik ilegal," tegasnya.
Menurut Efriza, friksi dan rivalitas kepentingan tetap berpeluang timbul di antara elite partai pendukung, terutama terkait kontestasi pengaruh maupun perebutan akses langsung terhadap Kepala Negara.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Atas dasar itu, aparat penegak hukum didorong menyelesaikan proses penyidikan secara menyeluruh guna memberi pijakan valid bagi pemerintah sebelum menerbitkan kebijakan administratif maupun politik. Tindakan penyegaran kabinet mesti bersandar penuh pada fakta yuridis hasil pemeriksaan, bukan sekadar rumor atau relasi partisan.
"Sikap Presiden Prabowo ke depan harus dilakukan berdasarkan pengembangan penyidikan dan fakta hukum," demikian Efriza menegaskan harapannya.
Sumber: RMOL