Poin Penting
  • Empat pimpinan DPD RI disebut berpotensi menjadi kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka
  • Ray Rangkuti menilai peluang tetap terbuka namun pengusulan harus melalui mekanisme partai politik
  • Ujang Komarudin menganggap peluang figur DPD nyaris nol karena lemahnya daya tawar politik lembaga tersebut

WartaPurwakarta - Spekulasi seputar sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir, dengan nama empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencuat sebagai kandidat potensial pendamping Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini memantik respons beragam dari kalangan pengamat politik.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti berpandangan bahwa siapa pun berhak menyuarakan aspirasi dan mengajukan nama untuk mengisi posisi tersebut. Meski begitu, ia menekankan bahwa proses pengusulan secara resmi harus berjalan sesuai koridor konstitusi.

"Urusannya sih boleh-boleh saja ya, cuma siapa yang mengusulkan? Karena hak mengusulkannya itu cuma ada di partai," ujar Ray kepada Indoposco.id, Senin (16/11/2026).

Ray turut menyinggung soal etika politik yang perlu diperhatikan partai-partai dalam mengajukan kadernya. Menurutnya, partai yang sejak awal turut mengusung pasangan Prabowo-Gibran semestinya mendapat prioritas dalam penentuan figur pengganti. Sementara itu, kelompok politik yang sebelumnya berdiri di luar barisan pendukung pemerintah dinilai perlu menimbang aspek moral sebelum mendorong kadernya masuk dalam kontestasi.

"Secara moral mereka tidak punya hak lagi untuk dicalonkan, terutama partai yang sejak awal bersikap kontra atau ehem terhadap koalisi pemerintah sebelumnya," tegasnya.

Soal kemungkinan pimpinan DPD mengisi kursi wakil presiden, Ray tidak menutup pintu. Ia menilai figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman mendalam terhadap persoalan daerah tetap layak diperhitungkan. Presiden Prabowo, kata dia, membutuhkan pendamping yang menguasai dinamika berbagai wilayah di Indonesia.

"Maka secara urgen, orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan seluruh daerah itu perlu menjadi perhatian Presiden untuk meliriknya," ungkap Ray.

Pandangan yang bertolak belakang dikemukakan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia menganggap peluang keempat petinggi DPD untuk menggantikan Gibran praktis tidak ada. Alasannya, lembaga tersebut dinilai tidak memiliki posisi tawar politik yang memadai di hadapan Presiden Prabowo.

Ujang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menegaskan bahwa pengusulan calon pengganti wakil presiden merupakan hak partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kalau saya analisa terkait siapa cawapres yang pantas diusulkan Pak Prabowo, saya melihatnya bukan dari DPD dan tidak akan dari DPD juga. Undang-Undang MD3-nya kan jelas bahwa diusulkan dari partai koalisi atau gabungan partai koalisi pengusung Pilpres 2024," ujar Ujang melalui gawai, Senin (16/11/2026).

Ujang bahkan menyoroti lemahnya peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk persoalan anggaran. Hal ini, menurutnya, semakin memperkecil kemungkinan figur dari lembaga tersebut dipilih oleh Presiden Prabowo.

"Kalau DPD sama sekali tidak ada bargaining politiknya di hadapan Pak Presiden. Terkait persoalan dana daerah saja, saat ini DPD tidak mampu memperjuangkan dana daerah. Jadi pandangan objektif saya melihat sosok figur dari DPD itu hampir tidak ada dan tidak akan dipilih juga," tegasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional