Poin Penting
  • Fraksi di DPR didesak merespons polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran melalui jalur konstitusional
  • Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti kuat terkait penyetaraan ijazah luar negeri Gibran sesuai ketentuan UU Pemilu
  • Partai pengusung diingatkan untuk tidak menghindar dari tanggung jawab politik atas proses pencalonan

WartaPurwakarta - Fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk mengambil langkah nyata dalam menyikapi perdebatan mengenai keabsahan berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional ini mengemuka menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menyatakan tidak memperoleh bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, diploma, maupun sertifikat luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau jenjang sederajat. Padahal, syarat kesetaraan pendidikan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

"Ini saatnya fraksi-fraksi partai politik di DPR bersikap tegas atas polemik ijazah Gibran," kata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Senin, 19 Oktober 2026.

Menurut Amir, agenda kerja legislatif di Senayan semestinya tidak mengesampingkan isu yang berkaitan langsung dengan kepercayaan publik pada penegakan konstitusi. Peran aktif dari fraksi sangat dibutuhkan karena kedudukan mereka merepresentasikan kepentingan partai politik secara formal di parlemen.

"Yang berperan dalam kasus Gibran itu fraksi-fraksi, karena fraksi merupakan kepanjangan tangan partai politik. Ketika sidang DPR berlangsung, fraksi harus berbicara mengenai persoalan ini," ujar Amir.

Jadwal reses dewan diakui dapat memengaruhi kecepatan tindak lanjut isu tersebut. Kendati demikian, Amir menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh dibiarkan mengambang berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum yang gamblang.

Di samping itu, partai-partai politik yang terlibat langsung dalam mengusung pencalonan Gibran diminta tidak melepaskan tanggung jawab politik mereka. Amir menekankan bahwa dinamika penetapan calon hingga persoalan konstitusional yang dipersoalkan publik wajib diterangkan secara terbuka dan akuntabel.

Sumber: RMOL