- Fraksi PDIP DPR RI resmi menyepakati penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Kesepakatan diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari total 110 anggota
- Seluruh 110 anggota fraksi dipastikan solid mendukung keputusan politik tersebut jika diperlukan
WartaPurwakarta - Langkah konstitusional berupa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) resmi diputuskan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI guna menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, seusai rapat pleno internal fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Utut membeberkan bahwa forum rapat dihadiri oleh 102 orang dari keseluruhan 110 anggota fraksi, sementara delapan legislator sisanya berhalangan hadir akibat sakit atau izin.
Menurut Utut, ketetapan yang dihasilkan bukan sekadar perkara kalkulasi angka pengusul, melainkan bentuk sikap tegas fraksinya dalam memanfaatkan instrumen hukum tata negara yang tersedia.
"Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Utut kepada wartawan.
Ketika disinggung perihal kekuatan dukungan kader di parlemen untuk memuluskan upaya ini, ia menegaskan kesiapan seluruh personel fraksinya.
"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Utut memastikan bahwa komitmen politik tersebut telah disetujui secara bulat tanpa perbedaan pandangan di internal fraksi.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkasnya.
Sumber: RMOL