- Fraksi PDIP resmi mengambil jalur konstitusional Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Pleno Fraksi PDIP dihadiri 102 dari total 110 anggota dan menghasilkan keputusan organisasi yang bulat
- Wakil Ketua MPR Bambang Pacul menegaskan pihaknya belum bersikap karena menunggu berkas resmi dari DPR
WartaPurwakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belum mengambil langkah apa pun terkait manuver Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI yang menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menegaskan bahwa lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya bersama Ahmad Muzani tersebut berada pada tahap paling akhir dalam alur konstitusi, sehingga pihaknya baru bertindak jika berkas resmi telah diserahkan dari DPR.
"'Pak Pacul sebagai pimpinan MPR bagaimana?' Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir. Di live ini, enggak punya (unclear) itu kamarnya di ujuuung. Jadi enggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu. Oke? Clear?" tandasnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Bambang menuturkan, langkah Fraksi PDIP mengusung HMP di parlemen merupakan keputusan kelembagaan yang sah dan mengikat seluruh anggota setelah diputuskan lewat forum internal fraksi.
"Kan rapat pleno sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi. Iya toh? Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear. Iya toh? Ya wis. Jadi apa lagi?" kata Bambang.
Sikap politik tersebut sebelumnya diumumkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto setelah memimpin rapat pleno internal. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh 102 anggota dari total 110 legislator partai banteng, sementara delapan anggota lainnya berhalangan hadir karena alasan sakit atau izin.
Utut menegaskan bahwa kebijakan fraksi berlandaskan pada komitmen menempuh koridor konstitusional ketimbang sekadar kalkulasi angka dukungan pengusul.
"Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Utut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Mengenai sokongan kekuatan suara, Utut memastikan seluruh anggota fraksi siap dikerahkan secara optimal demi mengawal putusan tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” ucapnya.
Menurut Utut, disiplin kader menjadi kunci diterapkannya keputusan bersama ini di parlemen.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkasnya.
Sumber: RMOL