Poin Penting
  • Gema Wong Cilik Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto menindak kelompok yang mempersoalkan hasil Pilpres 2024
  • Status Gibran Rakabuming Raka dinilai sah secara konstitusional dan merupakan satu paket dengan Presiden terpilih
  • Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dituding sebagai manuver politik adu domba untuk memecah belah stabilitas

WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto didesak mengambil sikap tegas terhadap pergerakan pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keabsahan hasil Pemilihan Presiden 2024. Tuntutan tersebut disuarakan oleh Ketua Umum Gema Wong Cilik Nusantara, Muh Nur Cahyono, menyusul kekhawatiran atas potensi timbulnya perpecahan di masyarakat dan terganggunya stabilitas kepemimpinan nasional.

"Mempersoalkan hasil Pemilu 2024 adalah upaya memecah belah bangsa Indonesia oleh kelompok tertentu. Presiden RI harus tegas," kata Nur dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 22 September 2026.

Kritik tersebut diarahkan pada manuver sejumlah pihak yang dinilai berupaya membatalkan penetapan pemilu, khususnya menyangkut kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terpilih. Menurut Nur, keabsahan posisi tersebut telah berpijak pada ketentuan konstitusi yang sah. Oleh sebab itu, pihaknya mempertanyakan motivasi di balik langkah hukum baru yang kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Sekilas dilihat melalui upaya gugatan ke MK tampak kelompok ini menempuh jalur konstitusional, tapi jika ditelisik lebih jauh, kami menilai bahwa upaya tersebut tak lebih dari gerakan memanipulasi publik mengatasnamakan konstitusi," ujar Nur.

Ia memandang perdebatan tersebut tidak lagi murni berada di koridor hukum, melainkan telah bergeser ke arah benturan politik praktis. Gema Wong Cilik Nusantara mencurigai adanya agenda terselubung untuk mengadu domba elemen masyarakat sekaligus mengguncang kekompakan di lingkup internal pemerintahan.

"Kami juga menilai kelompok ini diduga kuat sedang melakukan politik kotor atau politik adu domba bagi sesama anak bangsa dan upaya memecah belah internal pemerintah yang sah," ungkapnya.

Di samping itu, Nur menyinggung dugaan campur tangan pihak asing yang menyokong pergerakan kelompok tersebut, meski dirinya tidak memaparkan rincian identitas ataupun bukti keterlibatan yang dimaksud.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa mandat yang diberikan rakyat pada pesta demokrasi lalu bersifat dwitunggal dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

"Jelas perspektif konstitusionalnya, bahwa Pemilu Pilpres RI 2024 itu satu paket antara Presiden dan Wapres. Jika mempersoalkan status Wapres maka sama saja mempersoalkan status Presiden RI," tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, Gema Wong Cilik Nusantara mendorong Prabowo untuk memantau dinamika gerakan ini secara saksama agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal maupun vertikal.

"Kami meminta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar lebih serius mencermati pergerakan kelompok ini dan tidak membiarkan adanya upaya-upaya dari pihak manapun untuk memecah belah pemerintah yang sah dan memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia," tegasnya lagi.

Pada bagian akhir keterangannya, Nur menggarisbawahi bahwa konsentrasi aparatur negara semestinya tercurah penuh pada penyelesaian beban ekonomi dan kebutuhan masyarakat bawah, bukan terseret kegaduhan elite.

"Ingatlah kebutuhan rakyat, jangan terus biarkan polemik politik yang menurut kami tak pantas dipertontonkan kepada wong cilik. Persatuan dan gotong royong antar elite politik harus lebih diutamakan," pungkasnya.

Sumber: RMOL