- DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya mengusulkan Sufmi Ahmad Dasco mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden
- Pengusulan muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka
- Pengisian jabatan tetap berpedoman pada mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
WartaPurwakarta - Figur Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Ahmad Dasco, dinilai sangat tepat masuk dalam radar pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang kini lowong usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Pandangan politik tersebut dikemukakan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, melalui pernyataan resmi organisasinya pada Minggu, 15 November 2026.
Oktasari menuturkan bahwa rekam jejak kepemimpinan, kepiawaian merajut komunikasi politik, serta pemahaman mendalam seputar tata kelola pemerintahan dan kepentingan nasional menjadi keunggulan utama Dasco. Di samping itu, Dasco dinilai memiliki andil nyata dalam mencairkan kebuntuan hubungan antarlembaga maupun menjembatani beragam kepentingan kelompok politik.
Peran sentral Dasco di struktur DPP Partai Gerindra turut memperkuat pemahamannya terhadap gaya kepemimpinan maupun haluan kerja Presiden Prabowo Subianto. Kebersamaan yang terbangun dalam roda organisasi dinilai menjadi modal berharga untuk menyelaraskan agenda-agenda strategis negara.
"Sufmi Ahmad Dasco sangat memahami visi dan misi Bapak Prabowo, termasuk arah perjuangan dan cita-cita yang ingin diwujudkan untuk Indonesia," kata Oktasari.
Menurut Oktasari, kompetensi tersebut sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas relasi antara Kepala Negara dengan segenap spektrum kekuatan politik guna memperlancar agenda kerja kabinet. Ia menegaskan, kepemimpinan di tingkat nasional bukan sekadar mengejar posisi formal, melainkan wujud pengabdian moral dan tanggung jawab dalam merawat keutuhan bangsa.
"Kami berharap kehadiran beliau dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional," kata Oktasari.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Jejak Dasco dalam memelihara kerukunan dan merajut dialog dinilainya sudah terbukti di ranah politik maupun lingkup sosial. Kendati demikian, Oktasari menegaskan dorongan politik dari Gerindra Papua Barat Daya ini tetap diletakkan dalam koridor penghormatan terhadap kebijakan resmi partai serta jalur konstitusi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pengisian kekosongan posisi wakil presiden dilakukan melalui pengajuan dua nama calon oleh Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemudian disahkan dalam sidang paripurna. Sikap politik dari daerah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Papua Barat Daya ingin terlibat aktif menentukan laju masa depan Indonesia, bukan sekadar berada di posisi penonton.
Sumber: RMOL