Poin Penting
  • Paripurna DPR terkait pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat batal digelar pada Kamis (12/11/2026)
  • Pembatalan terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo
  • Dokumen usulan HMP sebelumnya telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan fraksi

WartaPurwakarta - Rapat paripurna DPR RI yang sedianya mengagendakan pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026) resmi urung diselenggarakan. Langkah pembatalan forum tertinggi parlemen tersebut diambil menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran dari posisinya sebagai orang nomor dua di Indonesia kepada jajaran pimpinan MPR RI.

Kabar mengenai ditiadakannya sidang paripurna tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Ia membenarkan bahwa jadwal pembahasan yang sudah dirancang sebelumnya tidak dilanjutkan.

“Iya (batal rapat paripurna),” kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Padahal, berkas permohonan HMP baru saja diterima oleh pimpinan dewan pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya sempat menyatakan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani oleh 120 legislator yang mewakili delapan fraksi, serta direncanakan untuk segera dibacakan dalam agenda rapat paripurna terdekat.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” jelas Saan.

Arah dinamika di parlemen kemudian bergeser drastis tatkala Gibran mendatangi Gedung MPR di kawasan Jakarta Pusat demi mengantarkan dokumen pernyataan berhenti dari jabatannya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memvalidasi kedatangan sang Wakil Presiden sekaligus menerangkan maksud penyerahan dokumen itu.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Muzani menambahkan, salinan permohonan pengunduran diri serupa juga telah ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya proses administrasi ketatanegaraan dapat segera ditindaklanjuti.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” tambahnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional