- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026
- Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan tersebut dan mengapresiasi rekam jejak kerja Gibran selama dua tahun
- MPR mengagendakan pengisian kekosongan kursi wakil presiden mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
WartaPurwakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menanggalkan jabatannya setelah menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis, 12 November 2026. Usai menghadap Kepala Negara, berkas serupa turut diserahkan Gibran kepada jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Momen pelepasan berlangsung di selasar Istana Wakil Presiden, tempat aparatur dan relawan berbaris memberikan salam perpisahan diiringi seruan para simpatisan. Gibran kemudian meninggalkan kompleks kepresidenan menggunakan kendaraan pribadi bercat hitam, menandai berakhirnya masa pengabdian selama dua tahun sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Presiden Prabowo menyatakan menerima sekaligus menghormati keputusan pengunduran diri tersebut. Kepala Negara turut menyampaikan apresiasi mendalam atas pengabdian Gibran, yang tercatat telah menjangkau 35 provinsi, 149 kabupaten dan kota, serta memeriksa langsung 303 titik proyek pemerintah sepanjang dua tahun mendampingi pemerintahan.
Gibran mengonfirmasi bahwa keputusannya menepi dari panggung kekuasaan merupakan ketetapan pribadi yang telah ditimbang secara matang. Ia menegaskan langkah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang sempat menjadi perbincangan publik dan memicu pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah legislator lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Terkait kekosongan pucuk kepemimpinan tersebut, tata cara pergantian merujuk pada regulasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan hukum tertinggi itu mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang guna menetapkan Wakil Presiden baru dari dua nama yang dinominasikan Presiden dalam tempo maksimal 60 hari.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki tenggang waktu 14 hari untuk menyodorkan dua nama kandidat pengganti terhitung sejak menerima surat permohonan resmi dari pimpinan parlemen, sebelum akhirnya MPR menggelar agenda pemilihan sesuai amanat konstitusi.
Sumber: RMOL