Poin Penting
  • Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026)
  • Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon pengganti ke MPR
  • MPR wajib menggelar sidang pemilihan guna menentukan Wapres baru paling lambat 60 hari usai kekosongan kursi terjadi

WartaPurwakarta - Langkah resmi pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Berkas pernyataan berhenti tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Sebelum bertolak ke Gedung MPR di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Berkas permohonan berhenti tersebut kemudian diserahkan langsung kepada pimpinan parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut seraya menyatakan bahwa Gibran berharap lembaganya segera memproses permohonan yang diajukan.

Penyerahan berkas ini secara otomatis membuka prosedur pengisian lowongan jabatan RI 2 seturut koridor hukum tata negara. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kekosongan posisi Wakil Presiden mengharuskan MPR menggelar sidang guna memilih pejabat definitif baru dalam tenggat waktu maksimal 60 hari.

Mekanisme konstitusional ini memastikan bahwa kursi yang ditinggalkan tidak dapat serta-merta ditempati melalui penunjukan sepihak oleh Presiden, maupun otomatis diwariskan kepada jajaran menteri atau ketua umum partai politik tertentu.

Terdapat serangkaian tahapan legal yang mesti dilalui guna mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut. Pertama, pimpinan MPR menindaklanjuti permohonan berhenti Gibran melalui rapat internal pimpinan serta menggelar rapat gabungan beranggotakan pimpinan fraksi dan perwakilan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kedua, Kepala Negara mengantongi hak prerogatif untuk menyodorkan dua nama kandidat kepada lembaga legislatif. Konstitusi menggariskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berhak menetapkan satu figur secara mutlak, melainkan wajib menyerahkan dua opsi nama untuk diuji di parlemen.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sidang paripurna MPR. Forum tertinggi inilah yang memegang mandat menentukan satu sosok pemenang dari dua usulan yang diserahkan oleh Presiden.

Proses seleksi oleh anggota MPR ini harus tuntas sebelum batas waktu 60 hari terlampaui. Setelah pemungutan suara atau musyawarah dalam sidang selesai digelar, figur peraih mandat suara terbanyak akan disahkan sebagai Wakil Presiden definitif yang baru. Mekanisme kenegaraan ini menegaskan keterlibatan seimbang antara cabang eksekutif dan legislatif dalam menentukan suksesi kepemimpinan nasional.

Sumber: RMOL