- Golkar tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo
- Pengamat menilai langkah Golkar menjaga soliditas koalisi dan mencegah gesekan politik antarpartai
- Figur cawapres dari kalangan nonpartai dinilai lebih ideal karena memiliki tingkat penerimaan lebih luas di internal koalisi
WartaPurwakarta - Keputusan Partai Golkar untuk tidak menyodorkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran dinilai sejumlah pengamat sebagai langkah strategis guna meredam potensi persaingan antarpartai di tubuh koalisi pemerintahan.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai sikap tersebut mampu mencegah benturan kepentingan antarpartai koalisi dalam proses penentuan figur wakil presiden. "Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat, 13 November 2026.
Herry menjelaskan, penyerahan sepenuh hak pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga berfungsi menutup celah gesekan politik di lingkaran koalisi. Menurutnya, ketika partai-partai pendukung pemerintah mulai saling adu kandidat, kekompakan koalisi justru rentan terganggu.
Lebih jauh, Herry meyakini bahwa sosok pengganti Gibran sebaiknya berasal dari luar partai politik. Alasannya, figur nonpartisan dinilai memiliki daya terima yang lebih luas lantaran tidak membawa bendera kepentingan salah satu partai. "Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menganggap langkah Golkar mencerminkan kedisiplinan serta loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo selaku nahkoda koalisi. "Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," ucap dia.
Ujang menambahkan, sebagai salah satu kekuatan besar di pemerintahan, Golkar memiliki posisi krusial dalam merawat keharmonisan koalisi. Dengan tidak memaksakan kader maupun mengajukan kandidat tertentu, partai berlambang pohon beringin itu dinilai telah menunjukkan teladan bagi partai pendukung pemerintah dalam mengedepankan kepentingan kolektif. "Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebelumnya, politikus Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa partainya memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden. Seluruh kewenangan diserahkan kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang nantinya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis kemarin, 12 November 2026.
Mekeng juga menekankan bahwa calon wakil presiden tidak wajib berasal dari partai anggota koalisi. Presiden, lanjutnya, memiliki ruang penuh untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik. "Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," tambah Mekeng.
Sumber: RMOL