Poin Penting
  • Denny Indrayana merujuk sengketa Pilkada Sabu Raijua sebagai yurisprudensi gugatan syarat pencalonan Gibran ke MK meski melampaui tenggat
  • Perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan bersama KIPP, Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI
  • Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak meregistrasikan diri sebagai Pihak Terkait hingga batas akhir 18 September 2026

WartaPurwakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berpijak pada putusan perkara Pilkada Sabu Raijua guna memperkuat legalitas pengajuan uji kelayakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Penjelasan tersebut dipaparkan Denny dalam siniar jurnalis senior Hersubeno Arief melalui saluran YouTube Hersubeno Point pada Senin malam, 21 September 2026.

Landasan permohonan tersebut sebelumnya telah disampaikan Denny bersama kelompok masyarakat sipil dalam Sidang Pendahuluan di MK pada hari sebelumnya. Walaupun permohonan sengketa Pilpres 2024 ini diajukan pada 2026, ia menilai MK memiliki preseden memeriksa perkara yang telah melampaui batas waktu formal.

"Jadi, sengketa Pilpres yang kami ajukan ini, tahun 2026 untuk Pilpres 2024, memang yang pertama kali. Namun, Mahkamah Konstitusi pernah memeriksa dan memutuskan perkara meskipun lewat tenggang waktu; itu bukan kali pertama. Ada preseden dalam Pilkada Sabu Raijua," ujar Denny.

Denny menerangkan bahwa fokus utama pada kasus Pilkada Sabu Raijua berada pada pemenuhan kelengkapan administratif calon, bukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan.

"Itu kan mereka memutus perkaranya lewat tenggang waktu, lebih dari sekitar dua bulan. Kenapa? Secara hukum, lewat satu hari, atau bahkan ekstremnya lewat satu detik, ya tetap lewat waktu. Lewat satu bulan, lewat waktu. Lewat dua bulan, lewat waktu. Lewat tiga tahun, ya lewat waktu. Sama saja esensinya, lewat waktu," tutur Denny.

Berdasarkan pertimbangan itu, Denny menilai gugatan administratif tidak sepatutnya digugurkan hanya karena batasan prosedural tenggat waktu pengajuan sengketa di MK.

"Sehingga, kalau menyoal itu, kami menggunakan preseden atau yurisprudensi Kabupaten Sabu Raijua. Di sana Mahkamah Konstitusi menyatakan hal ini penting karena ada syarat calon yang tidak terpenuhi," sambungnya.

Terkait substansi perkara yang menargetkan pencalonan Gibran, Denny menekankan pentingnya kriteria kualifikasi pendidikan bagi calon suksesor kepemimpinan nasional demi menjaga prinsip meritokrasi.

"Karena yang dilanggar adalah syarat calon warga negara. Kalau orang bilang yang dalam hal Gibran bagaimana? Ini kan syarat pendidikan, tidak penting. Siapa bilang. Syarat pendidikan itu penting sekali, karena kita bicara meritokrasi, kita bicara penghormatan terhadap kapasitas intelektual yang dimiliki oleh pemimpin se-level Presiden-Wakil Presiden yang akan memimpin negara sebesar Indonesia," demikian Denny menambahkan.

Gugatan ini tercatat resmi di kepaniteraan dengan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Denny melayangkan permohonan tersebut bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Dalam perkara ini, posisi Termohon dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertindak sebagai Pemberi Keterangan.

Adapun pasangan calon nomor urut 2 Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ditempatkan sebagai Pihak Terkait. Namun, hingga batas penutupan pendaftaran pada Jumat lalu, 18 September 2026, kubu pasangan tersebut tidak mendaftarkan diri secara resmi ke MK sebagai Pihak Terkait.

Sumber: RMOL