Poin Penting
  • Denny Indrayana dkk menggugat keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 ke MK
  • MK meregistrasi perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menggelar sidang pendahuluan pada Senin (21/9/2026) malam
  • Analis Saiful Huda Ems menyoroti batas waktu sengketa pemilu dan landasan PMK Nomor 1 Tahun 2026

WartaPurwakarta - Langkah hukum Denny Indrayana beserta koleganya yang memperkarakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai memuat dimensi ketatanegaraan yang melampaui perdebatan dokumen ijazah semata. Sorotan utama permohonan tersebut mengarah pada pemenuhan kualifikasi jenjang pendidikan calon wakil presiden saat tahapan Pilpres 2024 bergulir.

Pandangan tersebut dikemukakan oleh pengamat hukum dan politik Saiful Huda Ems (SHE).

"Pokok persoalannya bukan sekadar ijazah Gibran asli atau palsu. Dalil utamanya adalah apakah Gibran memenuhi syarat pendidikan sebagai calon Wakil Presiden pada saat pencalonan Pilpres 2024," kata Saiful dalam keterangan, Senin (21/9/2026).

Lembaga pengawal konstitusi secara resmi mencatat gugatan itu lewat nomor register 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berkas sengketa diserahkan kubu pemohon pada 10 September 2026 sebelum dicatatkan pada 17 September 2026. Agenda sidang untuk pemeriksaan pendahuluan digelar pada Senin (21/9/2026) mulai pukul 19.00 WIB.

Saiful memaparkan bahwa kerangka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kembali dimanfaatkan pemohon guna mengungkit tahapan pencalonan Pilpres 2024. Padahal, perselisihan pesta demokrasi tersebut telah rampung diputus di meja hijau MK dan Gibran pun sudah resmi memangku jabatan wakil presiden.

Pengujian norma berpusat pada pemenuhan Pasal 169 huruf r UU Pemilu terkait kriteria pendidikan kontestan pilpres. Pihak pemohon memandang klausul itu berstatus mengikat serta wajib dipenuhi sejak fase registrasi hingga pengesahan nama pasangan calon.

Hal lain yang memicu perdebatan berkaitan dengan tenggat kedaluwarsa permohonan PHPU, mengingat gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 baru diajukan dua tahun berselang, yakni pada 2026. Karena itu, MK dituntut memberi kepastian hukum terkait keabsahan pengujian syarat pencalonan melalui alur PHPU pascapelantikan kepala negara dan wakilnya.

"Para pemohon berusaha membedakan antara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan persoalan legalitas syarat pencalonan yang menurut mereka belum pernah diperiksa secara khusus oleh MK," ujarnya.

Dalam tuntutannya, kubu pemohon mendesak MK menetapkan klausul jenjang pendidikan sebagai kriteria mutlak. Mereka juga meminta hakim menyatakan Gibran tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga status kepesertaannya pada Pilpres 2024 diputus cacat hukum sejak awal, disertai pembatalan sejumlah ketetapan KPU mengenai pencalonan serta rekapitulasi suara.

Apabila majelis hakim memutuskan memeriksa materi gugatan, Saiful membeberkan deretan isu konstitusional yang mesti dijawab. Aspek-aspek itu meliputi keabsahan legal standing pemohon, yurisdiksi MK dalam menangani sengketa hasil pemilu yang melampaui jadwal normal, hingga implikasi putusan jika syarat pencalonan terbukti tidak terpenuhi.

Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa diterimanya berkas registrasi tidak dapat diartikan bahwa MK telah membenarkan dalil penggugat. Tahap pendaftaran murni bersifat administratif, sedangkan substansi gugatan serta kelayakan perkara tetap berada di bawah penilaian majelis hakim konstitusi.

MK sendiri telah menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman operasional. Regulasi ini secara spesifik merinci alur kerja, rangkaian proses, serta kalender penanganan sengketa PHPU Pilpres 2024 yang didaftarkan pada 2026, yang kini menjadi pijakan formal persidangan perkara tersebut.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional