- Deddy Yevri Sitorus menegaskan PTUN tidak berwenang menganulir putusan MA dan menilai rencana gugatan Gibran hanya siasat mengulur waktu
- Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mundur
- Pihak Istana membantah kabar bahwa Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan
WartaPurwakarta - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama tim hukumnya membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Langkah tersebut dipandang keliru secara hukum peradilan dan disinyalir sekadar taktik guna menunda pengunduran diri dari jabatannya.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan, kewenangan PTUN tidak mencakup pembatalan ketetapan Mahkamah Agung (MA) lantaran kedua lembaga tersebut berpijak pada ranah hukum yang berbeda.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Anggota Komisi II DPR RI ini membeberkan bahwa perihal surat keterangan (suket) sejatinya pernah diproses di PTUN. Akan tetapi, agenda persidangan tidak pernah dihadiri oleh utusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hingga akhirnya pihak penggugat memutuskan menarik laporannya.
"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ungkapnya.
Deddy pun mempertanyakan kejelasan objek sengketa maupun pihak yang hendak dituntut, terutama jika gugatan itu dimanfaatkan untuk menguji keabsahan suket ataupun ijazah Gibran.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," tegasnya.
Menurutnya, ruang klarifikasi dan pengujian materi sedianya sudah tersedia jauh-jauh hari. Kendati demikian, kesempatan itu justru disia-siakan oleh kubu Gibran maupun instansi terkait.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran,” katanya.
Berangkat dari rangkaian fakta tersebut, legislator PDIP ini berkesimpulan bahwa manuver tersebut tidak lebih dari upaya memperlambat pelepasan kursi kepemimpinan nasional.
“Jadi, saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.
Pada hari yang sama, kepastian mengenai rencana berhentinya Gibran dari jabatan Wakil Presiden telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Niatan tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya menggelar pembicaraan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa pagi, 10 November 2026.
Penjelasan tersebut dipaparkan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 10 November 2026. Ia menyebut dialog antara Presiden dan Wakil Presiden bergulir kurang lebih selama dua setengah jam.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," ujar Prasetyo.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Prasetyo menuturkan, kehendak untuk mengundurkan diri itu dikemukakan Gibran menyusul bergulirnya dinamika hukum berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
"Nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelasnya.
Di samping itu, Mensesneg turut meluruskan kabar burung yang menyebut Presiden menolak permohonan Gibran. Ia memastikan tidak ada penolakan yang dilontarkan Kepala Negara dalam dialog tersebut.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.
Dalam pertemuan berdurasi panjang tersebut, Presiden Prabowo dilaporkan memberikan sejumlah masukan dan arahan kepada Gibran guna menyikapi situasi yang berkembang.
Sumber: RMOL