- Gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK telah memasuki fase pembuktian
- Pengamat politik Ray Rangkuti menilai dimensi politis gugatan tersebut wajar mengingat status Gibran sebagai wapres
- Jalur hukum di MK dianggap langkah beradab untuk mencegah friksi terbuka di ruang publik
WartaPurwakarta - Proses uji materi mengenai ketentuan kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi kini bergulir ke tahapan pembuktian, di tengah sorotan publik yang mengaitkannya dengan kepentingan politis.
Pengamat politik Ray Rangkuti memandang keterkaitan muatan politik pada perkara tersebut sukar dihindarkan lantaran melekat langsung pada kedudukan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
“Apakah ini politis? Ya namanya juga wakil presiden, ya politis lah. Tidak ada yang tidak politik dalam konteks itu,” kata Ray, Selasa, 29 September 2026.
Penilaian miring yang menganggap gugatan tersebut mengada-ada atau tanpa landasan kuat dinilainya sebagai dinamika yang lazim dalam rivalitas politik. Kendati demikian, ia menggarisbawahi urgensi menempuh mekanisme legal yang tertib guna meredam benturan di tengah masyarakat.
“Yang paling penting bagi kita itu dilakukan dengan beradab. Salah satu caranya itu lewat pengadilan,” tuturnya.
Menurut Ray, membawa sengketa ke ranah peradilan jauh lebih konstruktif ketimbang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan yang rentan memicu perdebatan serta kegaduhan baru.
“Sebab kalau dituduh ijazahnya palsu nanti ada yang marah. Kalau orang turun demonstrasi nanti disebut juga tidak beradab. Terus gimana caranya? Salah satu caranya melakukan gugatan,” jelasnya.
Langkah konstitusional ini dinilai Ray sebagai hak legal yang sah sehingga publik semestinya memberikan penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berlangsung.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Maka dari itu ini harus benar-benar dihargai,” tegasnya.
Fokus utama sengketa ini, menurutnya, bukan sekadar memperdebatkan ada tidaknya muatan politis di balik permohonan tersebut, melainkan dampak putusan terhadap pembenahan tata kelola institusi negara ke depan.
“Tapi apakah ini akan memperbaiki sistem kenegaraan kita, nah di situlah baru kita berbicara,” pungkasnya.
Sumber: RMOL