Poin Penting
  • Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024
  • Gugatan tersebut menuntut pembatalan pelantikan Gibran dan meminta MPR memilih wakil presiden baru dari dua nama usulan Presiden
  • Wacana publik memunculkan nama Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, hingga kader PDI Perjuangan sebagai opsi pengganti nonresmi

WartaPurwakarta - Perbincangan mengenai figur potensial pengisi kursi wakil presiden mengemuka ke ruang publik seiring berjalannya gugatan sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Nama sejumlah tokoh politik mulai diperhitungkan khalayak apabila permohonan perkara Pemilu 2024 tersebut berujung pada putusan pengabulan oleh majelis hakim.

Beberapa nama yang mencuat dalam perbincangan publik meliputi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, hingga figur dari PDI Perjuangan. Deretan nama tersebut murni merupakan wacana dan belum berstatus sebagai usulan resmi pengganti jabatan wapres.

Isu pergantian ini pertama kali diangkat oleh pegiat media sosial Chusnul Chotimah melalui pernyataan tertulis di platform X pada Rabu (23/9/2026). Dalam analisanya, Chusnul menakar opsi tokoh yang berpeluang dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto seandainya gugatan hukum yang didaftarkan Denny Indrayana bersama pemohon lainnya dikabulkan oleh MK.

“Dari partai koalisi yang ikut berjuang, ada AHY. Dari lawan untuk menambah kekuatan rezim, ada Anies atau kader PDIP,” tulis Chusnul.

Pada unggahan lainnya, ia kembali menegaskan pandangannya mengenai kandidat potensial tersebut dengan menulis, “Dua nama tokoh yang layak diusulkan presiden sebagai pengganti Gibran jika gugatan Denny Indrayana dikabulkan MK.”

Perdebatan publik tersebut berlangsung di tengah berjalannya proses persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di meja hijau MK. Dalam perkara ini, Denny Indrayana bersama jajaran pemohon mempersoalkan legalitas pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat didaftarkan sebagai calon wakil presiden dalam perhelatan Pemilu 2024.

Dalam petitum gugatannya, para pemohon meminta majelis hakim konstitusi menjatuhkan sanksi hukum berupa pendiskualifikasian Gibran sebagai cawapres serta membatalkan keputusan KPU yang melegitimasi pencalonan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Selain tuntutan pembatalan keputusan KPU, pemohon turut mendesak MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Para pemohon juga menuntut agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diperintahkan untuk segera menghelat sidang paripurna demi menetapkan wakil presiden baru yang disaring dari dua nama usulan Presiden.

Sumber: Pojok Satu