Poin Penting
  • Saldi Isra mempersoalkan KPU yang tidak mengecek langsung ijazah Gibran ke Dinas Pendidikan
  • Ketua KPU mengakui pihaknya hanya menerima surat keterangan resmi tanpa verifikasi faktual
  • Prosedur verifikasi Pilpres dikritik karena berbeda dengan keharusan pengecekan ketat pada Pilkada

WartaPurwakarta - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak memverifikasi ijazah milik Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024 menuai sorotan tajam dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra. KPU dipertanyakan lantaran tidak menempuh verifikasi faktual langsung ke Dinas Pendidikan, padahal tahapan tersebut lazimnya diwajibkan dalam penyelenggaraan pilkada.

Persoalan ini mengemuka saat Saldi meminta penjelasan dari Ketua KPU Mochammad Afifuddin pada sidang sengketa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 September 2026.

“Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas?” tanya Saldi kepada Afifuddin.

Menanggapi cecaran tersebut, Afifuddin mengakui bahwa jajarannya sama sekali tidak mendatangi Dinas Pendidikan demi memvalidasi dokumen secara langsung. Ia beralih pada dalih bahwa KPU telah mengantongi surat keterangan resmi serta tidak mendapati adanya laporan sanggahan kala itu.

“Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,” jawab Afifuddin.

Ketiadaan verifikasi lapangan oleh KPU RI tersebut langsung dibandingkan Saldi dengan kinerja ketat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saat menyaring kontestan pemilu lokal.

“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi.

“Tidak datang,” jawab Afifuddin.

Saldi lantas menekankan urgensi klarifikasi tersebut kepada pimpinan KPU. Pasalnya, KPU pusat sendiri selama ini kerap menginstruksikan aparatur penyelenggara di tingkat daerah agar memeriksa langsung keabsahan berkas pendidikan para kandidat tanpa kompromi.

“Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali Pak bilang ke KPU-nya, 'tolong dicek ke mana sekolahnya? Kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya?' segala macam. Nah, ini makanya penting ditanyakan tadi,” kata Saldi.

Sumber: RMOL