Poin Penting
  • Patrice Rio Capella menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres mengakhiri polemik ijazah berkepanjangan
  • Hanura menyerukan rekonsiliasi seluruh elite politik demi keutuhan bangsa
  • Presiden Prabowo Subianto didorong memproses pengisian posisi Wapres ke MPR dalam tenggat 60 hari

WartaPurwakarta - Keputusan Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden dinilai sebagai wujud kepedulian nyata demi menjaga persatuan bangsa. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memandang tindakan tersebut mampu meredakan tensi politik dalam negeri yang sempat meruncing akibat silang pendapat hukum dan konstitusi seputar polemik ijazah pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).

Penegasan itu diutarakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella sesudah memimpin agenda konsolidasi tim task force partainya bersama jajaran DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Papua Pegunungan, Rabu malam, 11 November 2026.

Rio menyebut langkah yang diambil Gibran sudah diantisipasi sejak awal demi kepentingan stabilitas negara.

"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," kata Rio Capella.

Atas dasar itu, Hanura menyerukan kepada seluruh tokoh dan komponen perpolitikan tanah air untuk segera menyudahi perselisihan serta memfokuskan energi guna merajut kembali kekompakan nasional.

"Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," imbuhnya.

Mengenai kelanjutan kepemimpinan nasional, Rio mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk secepatnya menindaklanjuti kekosongan kursi wakil presiden melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mengacu pada konstitusi, kepala negara mengantongi waktu paling lambat 60 hari guna menyodorkan dua nama calon pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dirinya optimistis mekanisme pergantian ini akan segera dituntaskan agar roda birokrasi pemerintahan tidak terganggu.

"Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," pungkasnya.

Sumber: RMOL