Poin Penting
  • Pengamat politik Hendri Satrio menilai isu mundurnya Gibran membuktikan jabatan publik harus ditopang kompetensi, bukan sekadar ambisi
  • Hendri menyoroti bahwa aturan seharusnya tidak diubah demi memuluskan jalan seseorang ke kursi kekuasaan
  • Gibran dapat maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres

WartaPurwakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti bahwa isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi refleksi bagi publik tentang pentingnya kesiapan dan kapabilitas seseorang sebelum mengemban jabatan strategis di pemerintahan.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menekankan, posisi di ranah publik selayaknya diperoleh lewat mekanisme yang tepat serta ditunjang oleh kemampuan nyata, bukan didorong oleh ambisi semata maupun dalih lainnya.

Hendri, yang akrab disapa Hensa, turut mengkritisi perbandingan antara Gibran dan tokoh-tokoh muda berpengaruh di masa lalu seperti Mohammad Hatta serta Sutan Sjahrir. Menurutnya, perbandingan tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada kesamaan usia muda, melainkan harus mempertimbangkan kapasitas serta kompetensi masing-masing.

"Dulu kan pada saat kampanye kan ada alasan-alasan bahwa bayangkan saja, seorang Gibran dibandingkan dengan Hatta, dibandingkan dengan Sjahrir, yang waktu itu masih muda-muda juga, ya nggak usah pakai alasan-alasan, tapi lihat kompetensinya, dan sangat disayangkan isu kemunduran dirinya ini juga gara-gara kompetensi," kata Hensa, Rabu, 11 November 2026.

Akademisi Universitas Paramadina ini juga menegaskan bahwa peristiwa ini semestinya menjadi pengingat agar tidak ada pihak yang memaksakan seseorang untuk duduk di kursi kekuasaan sebelum yang bersangkutan benar-benar siap, terlepas dari latar belakang keluarganya.

"Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden (Jokowi), harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap," kata Hensa.

Selain soal kesiapan personal, Hensa juga menyoroti aspek regulasi. Ia mengingatkan bahwa kasus Gibran sepatutnya menjadi pelajaran bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia bahwa aturan main tidak seharusnya diutak-atik demi memuluskan langkah politik individu tertentu.

Sebagaimana diketahui, Gibran dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 setelah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden lewat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang," ujarnya.

Sumber: RMOL