Poin Penting
  • Humanika menyerukan pentingnya menjaga siklus pemerintahan lima tahunan demi stabilitas demokrasi
  • Pendiri Humanika Bursah Zarnubi meminta publik tidak berupaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto di tengah jalan
  • Organisasi yang berdiri sejak era Orde Baru ini berkomitmen mengawal konstitusi dan program kerakyatan seperti MBG serta Kopdes Merah Putih

WartaPurwakarta - Keberlanjutan siklus kepemimpinan nasional lima tahunan dinilai krusial untuk mencegah terjadinya turbulensi politik yang dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan memberikan kesempatan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masa tugas kepemimpinannya secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pendiri sekaligus Ketua pertama Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Bursah Zarnubi, saat menghadiri agenda Reuni dan Silaturahmi 36 Tahun Humanika di Cerita Rasa Nusantara, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia mengimbau pihak-pihak tertentu agar menahan diri dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan yang sah.

"Pak Prabowo kan mesti dua periode gitu loh maksudnya. Dan ini mesti kita dukung, enggak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil. Jadi bagi orang-orang yang mau jatuhkan tuh agak sabarlah sedikit," kata Bursah dikutip redaksi pada Minggu, 20 September 2026.

Sosok yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lahat sekaligus memimpin Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut menegaskan, pergantian kepemimpinan yang dipenuhi friksi politik hingga memicu kejatuhan rezim di tengah jalan berisiko melemahkan konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun.

"Minimal siklus 5 tahun itu dijagalah ya. Kita mesti siklus 5 tahun mesti dipertahankan. Nggak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak," tegasnya.

Bursah memaparkan bahwa Humanika secara konsisten menempatkan konstitusi dan demokrasi sebagai pilar utama gerakannya. Landasan perjuangan ini berakar dari sejarah pendirian Humanika pada 1990, saat aktivitas kritis mahasiswa menghadapi tekanan represif regulasi Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di era Orde Baru.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum kedua Humanika, Andrianto, menceritakan bahwa organisasi tersebut berawal dari sebuah wadah kajian pemikiran mahasiswa. Dalam dinamika berikutnya, perkumpulan ini turut berperan aktif dalam barisan gerakan perlawanan yang bermuara pada lahirnya Reformasi 1998.

"Gerakan '98 itu tidak bisa dikatakan gerakan murni dari teman-teman '98 saja. Kini Humanika senantiasa hadir mengawal dan mendukung tegaknya konstitusi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Andrianto.

Andrianto menerangkan, gelombang Reformasi 1998 sejatinya merupakan hasil dari proses perjuangan panjang yang telah dirintis jauh sebelumnya. Maka dari itu, ia memandang kesinambungan antargenerasi aktivis menjadi keharusan agar esensi perjuangan tidak terputus.

Pertemuan lintas generasi Humanika tersebut mengangkat tema "Solidaritas, sinergi, kolaborasi" serta mengusung semboyan #AktivisSepanjangMasa. Dalam kesempatan tersebut, Andrianto juga menyinggung sejumlah program prioritas pemerintah saat ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang dinilainya sejalan dengan pemenuhan amanat konstitusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sumber: RMOL