- Sukamta mendesak penanganan unjuk rasa di DIY mengutamakan pendekatan humanis dan profesional
- DPR meminta penelusuran identitas pelaku kekerasan yang memicu bentrokan
- Massa aksi membawa tuntutan terkait Jaga Warga hingga isu Papua sebelum kericuhan malam hari
WartaPurwakarta - Aparat kepolisian diharapkan tetap mengedepankan cara-cara persuasif, humanis, serta profesional dalam menangani insiden bentrokan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Desakan tersebut dilayangkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta merespons unjuk rasa gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang berakhir ricuh pada Selasa (10/11/2026).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang kebebasan berpendapat sebagai instrumen sah dalam tatanan negara demokratis. Kendati demikian, penyampaian pandangan di ruang publik semestinya dikawal secara beradab tanpa diwarnai kekerasan maupun tindakan anarkistis.
“Indonesia negara yang menjunjung tinggi demokrasi, unjuk rasa diperkenankan. Tetapi aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Segala bentuk anarkisme dan kekerasan, seperti yang terjadi di Yogyakarta, sangat disayangkan,” kata Sukamta, Rabu (11/11/2026).
Anggota dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) DIY itu juga mendorong pengusutan tuntas terhadap para pelaku tindak kekerasan. Menurut dia, aparat berwenang perlu memverifikasi secara cermat apakah pihak yang memicu gesekan benar-benar berstatus mahasiswa dan aktivis sipil, mengingat rangkaian aksi pada siang hari terpantau aman dan tertib.
“Di sini perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil, karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif,” ungkapnya.
Di samping itu, proses hukum terhadap sejumlah orang yang diamankan harus tetap menjunjung tinggi rasa keadilan serta menghormati hak konstitusional warga. Akses terhadap bantuan hukum, kata dia, tidak boleh dipersulit atau diabaikan oleh petugas kepolisian.
“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi mereka yang ditangkap,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Demonstrasi yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan tersebut menyuarakan serangkaian tuntutan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Aspirasi yang diangkat meliputi desakan penarikan unsur militer, pengusutan insiden penembakan di Aceh dan Papua, penuntasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pencabutan aturan pembentukan kelompok Jaga Warga yang dicemaskan memicu konflik horizontal dan praktik premanisme.
Kondisi berubah memanas menjelang malam hingga dini hari akibat sebagian massa yang memilih bertahan di lokasi kegiatan. Kericuhan akhirnya tak terhindarkan setelah aparat melepaskan gas air mata serta semprotan water cannon untuk membubarkan barisan pengunjuk rasa yang membalas dengan lemparan batu dan letusan kembang api.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional