Poin Penting
  • Denny Indrayana memilih walk out dari sidang sengketa ijazah Gibran di PTUN
  • Tergugat kementerian dinilai enggan memperlihatkan berkas utama dasar penerbitan surat keterangan
  • Upaya penggugat mencabut perkara ditolak oleh pihak tergugat

WartaPurwakarta - Aksi walk out diambil oleh Denny Indrayana dalam persidangan sengketa ijazah Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah meninggalkan ruang sidang tersebut ditempuh lantaran pihak kementerian selaku tergugat dipandang belum memperlihatkan berkas-berkas yang mendasari terbitnya Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan milik Gibran.

Denny menjelaskan bahwa tuntutan agar dokumen pokok tersebut dihadirkan telah disampaikan berkali-kali. Permintaan itu tidak hanya diutarakan secara lisan di hadapan majelis, melainkan juga lewat surat resmi yang diserahkan sepekan sebelumnya.

“Yang menjadi dasar kami walk out meninggalkan ruang sidang adalah sudah berkali-kali kami meminta agar tergugat kementerian menghadirkan bukti-bukti lengkap dasar mereka menerbitkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Saudara Gibran, berkali-kali,” kata Denny.

Alih-alih menyerahkan wujud berkas yang diminta, materi yang dibawa kementerian ke persidangan justru didominasi oleh ketetapan, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan. Denny membeberkan, pada agenda sidang tersebut tergugat mendaftarkan sembilan alat bukti baru yang hampir seluruhnya berupa regulasi formal.

Majelis hakim, lanjut Denny, sebenarnya telah berulang kali menegur dan meminta pihak tergugat untuk membawa dokumen asli yang menjadi rujukan penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.

“Dan ini lagi-lagi membuktikan tergugat tidak menghormati apa persidangan ini. Majelis yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi. Kami yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi,” ujarnya.

Sikap kementerian turut memicu tanda tanya besar bagi Denny. Ia membandingkan perlakuan kementerian yang bersedia melampirkan berkas-berkas tersebut dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, namun menolak membeberkannya di hadapan majelis hakim PTUN. Dokumen yang dimaksud di antaranya berupa transkrip nilai, formulir enrollment, hingga Certificate of Attendance.

“Kalau mereka tidak mau menyampaikan bukti-bukti itu di Peradilan Tata Usaha Negara, artinya kan mereka membedakan perlakuan ini. Artinya, ada yang ditutup-tutupi ini,” kata Denny. Kendati demikian, anggapan mengenai adanya hal yang disembunyikan tersebut merupakan penilaian sepihak dari Denny dan belum menjadi fakta yang terbukti di meja hijau.

Melihat kebuntuan itu, pihak penggugat akhirnya berinisiatif melayangkan permohonan pencabutan gugatan. Denny menilai persidangan tidak lagi efektif apabila instrumen pembuktian utama yang dikuasai tergugat tidak kunjung diserahkan.

“Buat apa? Kalau kita menggugat surat keterangan, bukti-bukti dasarnya mereka yang pegang, mereka enggak mau tunjukkan. Buat apa kita teruskan?” ujarnya.

Namun, mengacu pada hukum acara peradilan, penarikan perkara yang telah memasuki tahap jawab-menjawab wajib mengantongi persetujuan pihak lawan. Karena pihak kementerian menolak permohonan penarikan tersebut, kubu Denny memutuskan angkat kaki dari ruang sidang sebagai bentuk penolakan atas jalannya proses pembuktian.

“Kami tidak ingin menjadi bagian dari persidangan yang bermain-main. Tidak ingin menjadi bagian dari persidangan yang akal-akalan,” tegasnya.

Sumber: RMOL