Poin Penting
  • Komaruddin menyatakan kritiknya terhadap Gibran merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR
  • Ia mempertanyakan ketiadaan sanksi etik dan moral bagi pejabat tinggi yang melanggar aturan
  • Komaruddin menyebut pernyataannya sebagai sikap pribadi anggota DPR, bukan sikap Fraksi PDIP

WartaPurwakarta - Komaruddin menyatakan pembicaraannya mengenai persoalan yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka tidak dilandasi kepentingan pribadi. Sebagai anggota DPR, ia menilai dirinya berkewajiban menjalankan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sesuai konstitusi.

“Saya orang pertama yang bicara tentang soal putusan MK, iya toh? Di media toh? Di Senayan itu orang pertama yang ngomong saya, tapi kemudian dibully dan mana-mana. Padahal saya bicara dalam perspektif konstitusi, bukan urusan pribadi saya dengan Gibran, ya,” kata Komaruddin kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Oktober 2026.

Menurut dia, DPR menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan. Dalam menjalankan fungsi terakhir, Komaruddin menilai perlu ada pertanggungjawaban etik maupun moral apabila seorang pejabat tinggi negara diduga melanggar ketentuan dalam tahapan pencalonan.

“Dalam konteks pengawasan, waktu itu saya ngomong, "Masa pejabat tinggi negara melanggar aturan, tidak ada sanksi etik dan moralnya?" Kalau kalau tidak, ya mengundurkan diri, toh? Kalau tidak, proses di fraksi DPR,” ujarnya.

Ia meminta isu itu tidak direduksi sebagai konflik personal ataupun semata-mata agenda politik. Komaruddin berpandangan persoalan tersebut harus dilihat dari prinsip negara hukum dan kewajiban pejabat publik untuk bertanggung jawab.

Komaruddin juga menanggapi surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia yang menyerukan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menilai seruan para akademisi itu sebagai wujud tanggung jawab moral kepada negara.

“Orang bilang, "Wah ini kan kalau orang yang otaknya di bawah rata-rata, pasti bilang, 'Ah, kan sudah jadi kok.'" Iya, sekarang kamu kalau apa, apa? Biar proses sudah dilaksanakan, sudah berjalan, tapi pelanggarannya tetap pelanggaran, makanya harus dihukum,” tegasnya.

Ia kemudian menyoroti sumpah yang diucapkan seluruh anggota DPR untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, Komaruddin mempertanyakan alasan tidak adanya tindakan ketika terdapat persoalan yang dinilainya berkaitan dengan pelanggaran konstitusi.

“Bukan saja PDIP, seluruh anggota DPR itu bersumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menegakkan konstitusi, ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu kan bersumpah itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia itu,” katanya.

“Lalu sekarang pertanyaan, ketika konstitusi dilanggar, masa semua diam saja? Itu itu hal mendasar. Jadi kita hilangkan dulu pikiran, "Wah ini gerakan politik." Yaa negara itu politik,” sambung Komaruddin.

Komaruddin menegaskan pernyataan itu disampaikan atas namanya sendiri sebagai anggota DPR dan bukan pernyataan resmi Fraksi PDIP. Ia mengatakan fraksi memiliki mekanisme serta sejumlah pertimbangan tersendiri dalam menentukan sikap.

“Saya tidak bicara mewakili fraksi sekarang, bicara sebagai anggota DPR yang punya hak konstitusi dalam undang-undang ada di situ. Fraksi apa kan banyak, masih banyak pertimbangan segala macam itu, nanti urusan yang punya tugas-tugas di situ,” pungkasnya.

Sumber: RMOL