- Komisi II DPR menyatakan Pasal 18 ayat (3) PKPU tidak pernah dibahas maupun tercantum dalam draf resmi legislatif
- Dokumen peserta uji publik juga terkonfirmasi tidak memuat pasal kontroversial tersebut
- Ahmad Doli Kurnia menduga aturan tersebut telah disisipkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
WartaPurwakarta - Keberadaan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memicu perdebatan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dipastikan luput dari pembahasan legislatif. Komisi II DPR menegaskan norma tersebut tidak pernah dibicarakan bersama para wakil rakyat.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Menurutnya, naskah resmi PKPU yang diserahkan ke lembaganya sama sekali tidak memuat pasal itu, begitu pula berkas yang diterima peserta saat agenda uji publik berlangsung.
Kendati ada korespondensi surat yang masuk selama tahapan berjalan, pemaparan materi dalam rapat bersama parlemen tidak memuat substansi aturan yang kini menjadi polemik.
“Kami tidak pernah membahas itu, ya (Pasal 18 ayat 3 PKPU). Draf yang kami terima juga tidak ada itunya, ya, yang resmi kami terima, gitu," kata Doli.
Politisi Partai Golkar tersebut mengoreksi anggapan awal publik yang menilai klausul itu baru diselipkan seusai vonis Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas umur capres-cawapres. Fakta yang ia dapatkan justru menunjukkan norma itu telah tercantum lebih dini.
“Waktu itu dugaan saya, pasal ini dimasukkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Ternyata sebelum putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Doli.
Mantan Ketua Komisi II DPR itu masih enggan membeberkan secara rinci siapa pihak yang menyisipkan pasal tersebut maupun fase penyusupannya.
“Nah, masuknya di mana? Nanti saya jelaskan, ya, di waktu dan ruang yang tepat,” kata Doli.
Secara regulasi, Doli memaparkan bahwa perumusan PKPU murni ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana Bawaslu berdaulat membidani Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Sebagai pembuat undang-undang bersama pihak eksekutif, parlemen hanya bertindak sebagai wadah konsultasi untuk mematangkan aturan turunan tersebut.
“Kami di DPR ini adalah pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah,” kata Doli.
Kewajiban mengonsultasikan aturan kepada DPR sebelum pengesahan tidak lantas mengalihkan otoritas teknis penyelenggara pemilu.
“Kenapa pakai kata konsultasi? Karena sebenarnya mereka itu adalah kewenangan mereka,” kata Doli.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebelum dibawa ke meja DPR, rancangan regulasi seharusnya melewati tahapan uji publik guna menyerap respons masyarakat luas. Doli telah mencocokkan arsip di DPR dengan materi yang dikantongi para peserta forum uji publik, dan hasilnya menunjukkan pasal kontroversial itu memang nihil.
“Nah jadi data yang kami punya dengan apa yang juga dipegang oleh teman-teman atau masyarakat yang ikut uji publik itu enggak ada pasal itu,” kata Doli.
Dalam proses konsultasi, keselarasan naskah hukum turut diselaraskan lewat pertimbangan pemerintah, Bawaslu, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Munculnya klausul baru yang berbeda dari naskah awal legislatif dinilai perlu ditelusuri lewat dua celah waktu penyusunan.
“Nah, jadi kalau kemudian pada saat di tempat kami tidak ada, dan kemudian tiba-tiba disebutkan ada, ya itu kemungkinan ada di dua titik dimungkinkan pasal itu bisa dimasukkan,” kata Doli.
Sumber: RMOL