Poin Penting
  • Hasbiallah Ilyas menyoroti risiko penyalahgunaan wewenang penyadapan sebagai sarana manuver politik
  • Sorotan diarahkan pada dugaan penyadapan terhadap hampir 6.000 figur termasuk Presiden
  • RUU Penyadapan didesak mengatur batasan wewenang serta mekanisme pengawasan guna melindungi privasi masyarakat

WartaPurwakarta - Potensi penyalahgunaan otoritas penyadapan menjadi instrumen politik dinilai sangat rawan terjadi jika landasan aturannya tidak dibatasi secara lugas. Peringatan tersebut dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas ketika menggarisbawahi urgensi pengaturan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Hasbiallah menegaskan bahwa penyadapan seharusnya difungsikan murni untuk koridor penegakan hukum, bukan sarana menghimpun informasi demi kepentingan politik golongan. Oleh sebab itu, rancangan beleid tersebut dipandang wajib memuat perincian batasan wewenang, tujuan intersepsi, hingga sistem pengawasan internal maupun eksternal.

"Karena kalau kita melihat, banyak penyadapan ini digunakan untuk kepentingan politik. Bukan semata-mata kepentingan hukum," ujar Hasbiallah.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mempersoalkan temuan intersepsi komunikasi yang membidik sekitar 6.000 nama, di mana Presiden termasuk salah satu target penyadapan. Hasbiallah mempertanyakan substansi hukum serta pihak yang diuntungkan dari aksi pengawasan jarak jauh tersebut.

"Seperti yang terjadi ini, hampir 6 ribu yang disadap, Pak Presiden disadap, yang dapat manfaat siapa. Jelas ini bukan kepentingan, bukan kepentingan hukum, tapi lebih banyak kepentingan politik," jelasnya.

Selain rentan diseret ke ranah politis, Hasbiallah menyebut penyadapan menyimpan ancaman serius terhadap hak privasi warga. Ia mencontohkan mencuatnya materi ranah privat seseorang, seperti isu perselingkuhan, yang diekspos ke publik meskipun fakta tersebut tidak berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana.

Hal tersebut dinilai tidak bisa dibenarkan lantaran operasi intelijen berpeluang menjaring rekaman percakapan individu yang sesungguhnya bersih dari kasus hukum. Rekaman data komunikasi pihak tak berpepatah semacam itu dinilai tidak boleh beredar luas tanpa sangkut paut pembuktian di pengadilan.

"Karena itu, hasil penyadapan harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak diumbar untuk kepentingan di luar proses penegakan hukum," tambahnya.

Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Hasbiallah mendorong lahirnya regulasi yang solid dengan sistem kontrol yang berjalan efektif. Upaya penegakan hukum tidak sepatutnya menjadi dalih untuk merampas ruang privasi masyarakat ataupun membuka jalan bagi perburuan informasi bermotif politik.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional