Poin Penting
  • Prabowo berencana melakukan kunjungan ke luar negeri hingga 14 atau 16 November saat kursi wakil presiden kosong
  • Menko Yusril menegaskan roda pemerintahan tidak terganggu karena presiden memegang kekuasaan mandiri
  • Pemilihan wakil presiden pengganti oleh MPR ditargetkan selesai lebih cepat sebelum akhir Desember 2026

WartaPurwakarta - Roda pemerintahan dipastikan tetap beroperasi optimal kendati Presiden Prabowo berencana melawat ke mancanegara di tengah kekosongan posisi wakil presiden. Kepastian tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Yusril mengonfirmasi agenda perjalanan luar negeri kepala negara yang saat ini sedang dalam tahap perampungan persiapan teknis.

"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak sampai tanggal 14 atau 16 begitu dan karena itu memang masih memerlukan waktu bagi presiden untuk mempersiapkan hal ini," ujarnya kepada awak media.

Menyikapi ketiadaan figur pendamping kepala negara saat ini, Yusril menandaskan tidak ada penunjukan pelaksana tugas apa pun. Menurutnya, presiden memegang wewenang eksekutif secara mandiri tanpa harus terikat dengan keberadaan wakil presiden.

“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada wakil presiden, presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” tegasnya.

Yusril menguraikan bahwa mandat konstitusional wakil presiden sejatinya berstatus sebagai pembantu presiden. Oleh sebab itu, jalannya kendali negara dipastikan tidak akan menjumpai kendala operasional, baik ketika Prabowo berada di dalam wilayah nusantara maupun di kancah internasional.

“Jadi kalau tidak ada wakil presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” jelasnya.

Selain itu, efektivitas birokrasi pemerintahan pusat dijamin tetap berputar berkat jajaran kabinet yang bekerja sesuai wewenang masing-masing. Yusril menyebut jalur koordinasi dengan Prabowo tidak akan terhambat mengingat fasilitas telekomunikasi saat ini sangat maju.

"Para menteri mungkin ada yang ikut presiden, tapi ada juga di sini, dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi sekarang ini komunikasi sangat mudah, jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden,” tuturnya.

Terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang lowong, Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Sebelum tahapan bergulir ke presiden, MPR membutuhkan rentang waktu sekitar tiga hari guna menyelenggarakan rapat paripurna penatapan status kekosongan jabatan sekaligus menerbitkan surat pemberitahuan resmi.

Begitu surat tersebut tiba di meja istana, Prabowo memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyodorkan dua nama kandidat wakil presiden beserta seluruh dokumen kelengkapan. Selanjutnya, MPR akan menggelar proses verifikasi administratif terhadap para calon sebelum menyelenggarakan sidang pemilihan.

Yusril menekankan bahwa batasan waktu 14 hari bagi presiden dan tempo 60 hari bagi MPR hanyalah ambang batas maksimal, bukan kewajiban untuk memperlambat proses. Pemilihan pengganti ditargetkan bisa terwujud dalam tempo yang lebih singkat bila seluruh prasyarat konstitusi rampung.

"60 hari itu maksimal, dan tadi sudah diberikan gambaran ya bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR ya," pungkasnya.

Sumber: RMOL