- Penanganan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto didesak diusut tuntas hingga ke akar masalah
- Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menekankan pengusutan wajib berbasis yuridis murni tanpa muatan politis
- Penegak hukum diminta memburu dalang utama dan tidak berhenti pada penindakan pelaku lapangan
WartaPurwakarta - Proses hukum terhadap perkara dugaan penyadapan yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto diminta berjalan secara menyeluruh. Persoalan yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut dinilai sangat serius oleh Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, menyusul dugaan adanya keterlibatan tokoh berpengaruh serta pemakaian fasilitas dan anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mardani melalui akun X resminya pada Kamis, 5 November 2026.
"Skandal penyadapan ini kasus besar. Makar katanya. Melibatkan orang besar. Bahkan alat negara. Pake uang negara. Mesti dibongkar, dicari akarnya," kata Mardani.
Mardani mengingatkan agar penyelidikan perkara ini sama sekali tidak menggunakan instrumen politis. Menurutnya, dasar penegakan hukum wajib berpijak pada koridor yuridis demi memastikan setiap pihak yang terbukti bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.
"Dan jangan pake pendekatan politis. Harus yuridis. Hukum siapa yang bersalah," tegasnya.
Di samping itu, aparat penegak hukum juga didorong untuk tidak berpuas diri hanya dengan menindak para eksekutor di tingkat teknis semata. Mardani menggarisbawahi pentingnya melacak aktor intelektual yang berada di balik skandal tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Bahkan buru mastermind-nya. Kalau stop aktor lapangannya," tandas Mardani.
Sumber: RMOL