- MK menyatakan ketiadaan bukti meyakinkan dokumen kesetaraan SLTA milik Gibran
- Gugatan pemohon tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum sehingga Gibran tidak didiskualifikasi
- Mardani Ali Sera memandang respons publik pascaputusan kini bergeser ke arena sosial dan politik
WartaPurwakarta - Perkara mengenai pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi dinilai telah bergeser menjadi diskursus sosial dan politik oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.
Dalam putusannya, mahkamah memaparkan ketiadaan bukti yang meyakinkan terkait kepemilikan ijazah, diploma, ataupun sertifikat luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan kualifikasi minimal SLTA sederajat. Walau begitu, permohonan perkara tersebut diputuskan tidak dapat diterima lantaran kendala kedudukan hukum pemohon, sehingga status Gibran selaku Wakil Presiden tidak mengalami diskualifikasi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyoroti bagaimana fakta dalam persidangan itu kini memantik perhatian khalayak luas.
“PKS melihat, MK telah menyatakan tidak ditemukan dokumen yang membuktikan kelulusan SMA. Kini, respons atas putusan tersebut memasuki ranah sosial dan politik,” kata Mardani, Senin, 12 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat bersama kekuatan kepartaian mempunyai hak konstitusional untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap putusan lembaga peradilan tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Masyarakat dan parpol berhak menyampaikan sikap. PKS terus berkomunikasi demi solusi terbaik untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya.
Sumber: RMOL