Poin Penting
  • Gibran Rakabuming Raka memilih jalur PTUN untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya di tengah isu pengunduran diri
  • Pengamat menilai polemik posisi wakil presiden berisiko mengganggu stabilitas kabinet Presiden Prabowo Subianto
  • Opsi mengundurkan diri maupun pemakzulan dinilai membawa konsekuensi politis besar bagi Gibran dan Joko Widodo

WartaPurwakarta - Upaya pembuktian keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini diarahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum ini ditempuh di tengah mencuatnya kabar rencana pelepasan jabatan, yang sekaligus mengundang perhatian analis mengenai arah posisi politiknya di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan pentingnya menuntaskan ketidakpastian status kepemimpinan tersebut sesegera mungkin. Persoalan yang terus berlarut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto, mengingat kepala negara membutuhkan peran aktif wakilnya dalam agenda-agenda kenegaraan.

Sentimen negatif yang berkembang di ruang publik dan lingkaran elite politik turut mempercepat urgensi penuntasan masalah ini.

"Apakah Mas Wapres memilih mundur atau dimundurkan maka keduanya harus dilakukan dengan cepat dan sebaik-baiknya," ujar Agung dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurut Agung, opsi menanggalkan mandat secara sukarela maupun menghadapi mekanisme pemberhentian sama-sama menuntut kalkulasi matang, sebab situasi mengambang berisiko memperpanjang dinamika politik yang tidak menentu.

Sementara itu, konsekuensi dari setiap pilihan dijabarkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia menilai pengunduran diri sebelum masa bakti tuntas tidak serta-merta melenyapkan persoalan keabsahan politik yang dialamatkan kepada Gibran. Publik dinilai berpotensi menafsirkan langkah mundur tersebut sebagai ketidaksanggupan menghadapi tekanan, kendati hal itu merupakan persepsi politik belaka dan bukan vonis hukum.

Iwan menambahkan bahwa pelepasan posisi wakil presiden akan menghilangkan ruang kekuasaan strategis bagi Gibran untuk mengasah kepemimpinan nasional. Keputusan ini dinilai berimbas pula pada mantan Presiden Joko Widodo, mengingat kedudukan Gibran di kabinet menjadi saluran krusial bagi kesinambungan pengaruh politik keluarga tersebut.

Terkait skenario pemakzulan lewat koridor konstitusional, Iwan menyebut jalur tersebut membawa dampak berbeda dan bisa menjadi catatan tersendiri dalam riwayat politik Gibran maupun Jokowi. Kendati demikian, pemberhentian tidak otomatis menghilangkan basis simpati, lantaran situasi tersebut dapat dialihkan menjadi narasi perlakuan tidak adil akibat pertarungan kekuasaan elite demi mengonsolidasikan kembali para pendukung.

Sumber: Pojok Satu