Poin Penting
  • MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar cawapres
  • Said Didu menilai pelanggaran tersebut membuka celah pemakzulan wakil presiden melalui mekanisme politik di DPR
  • MK menegaskan tidak memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden

WartaPurwakarta - Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketiadaan bukti ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pendaftaran Pilpres 2024 menuai respons dari pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut menilai temuan dari MK itu menegaskan bahwa Gibran sebenarnya tidak lolos kriteria administratif sebagai wakil presiden.

Menurut Said Didu, celah untuk memberhentikan Gibran dari jabatannya kini terbuka lebar melalui jalur parlemen. Pelanggaran yang dinilai telah terbukti secara hukum tersebut kini tinggal menunggu sikap dari partai-partai politik di legislatif.

"Tindak lanjut dari pelanggaran Gibran seperti tidak pada butir 1 dan 2 terkait dengan pemakzulan Gibran, (sudah) bisa dilakukan lewat proses politik karena sudah terbukti melanggar. Proses selanjutnya tergantung parpol di DPR," kata Said Didu melalui pernyataannya di X, Selasa 6 Oktober 2026.

Di samping mekanisme legislatif, ruang gugatan hukum juga dinilai terbuka bagi publik atas dugaan manipulasi informasi persyaratan pencalonan. Said Didu juga menyampaikan kritik tajamnya terhadap pengaruh kekuasaan keluarga mantan presiden.

"Bangsa ini terlalu lama disibukkan oleh dinasti Jokowi. Dinasti Jokowi bagaikan “daki” bangsa yg harus dibersihkan. Tetap semangat bersihkan “daki” bangsa," pungkas Said Didu.

Pada hari yang sama, persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, memang memaparkan ketiadaan bukti dokumen pendidikan setingkat SMA kepunyaan Gibran sewaktu mendaftar pada kontestasi pilpres lalu. Kendati membeberkan temuan itu, lembaga peradilan konstitusi ini menolak tuntutan pemohon untuk menganulir status keterpilihan putra sulung Joko Widodo tersebut.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," kata Hakim MK Adies Kadir dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 6 Oktober 2026.

Adies Kadir menerangkan, otoritas MK terbatas dan tidak mencakup evaluasi keabsahan syarat administratif pasangan calon presiden maupun wakil presiden, sekalipun terungkap fakta terkait ketiadaan ijazah pendidikan luar negeri milik Gibran. Urusan mengenai kelayakan berkas tersebut, menurut mahkamah, berada di bawah yurisdiksi institusi lain. Oleh sebab itu, permohonan pembatalan kedudukan wakil presiden terpilih dinyatakan di luar kewenangan MK.

Sumber: RMOL