Poin Penting
  • Rapat gabungan digelar guna merumuskan mekanisme suksesi Wapres usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka
  • MPR menyiapkan empat agenda strategis termasuk pembentukan tim verifikasi berkas kandidat
  • Proses pengisian jabatan ditargetkan selesai lebih cepat dari batas regulasi 60 hari

WartaPurwakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengumpulkan jajaran pimpinan fraksi bersama kelompok DPD dalam agenda rapat gabungan guna merumuskan tata cara suksesi jabatan Wakil Presiden. Pembahasan ini bergulir secara resmi setelah lembaga legislatif tersebut menerima surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, forum permusyawaratan antarunsur pimpinan ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil rapat pimpinan (rapim) yang telah digelar satu hari sebelumnya.

"Hasil rapim adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Muzani memaparkan terdapat empat materi pokok yang menjadi fokus dalam rapat gabungan. Pokok bahasan pertama berkaitan dengan penetapan tanggal sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan figur pengganti Gibran. Sementara pada agenda kedua, forum berupaya mengesahkan persetujuan agar pimpinan majelis secara resmi menyurati Presiden perihal permintaan dua nama calon Wapres beserta seluruh berkas administrasinya.

"Rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan oleh Presiden beserta dengan syarat-syaratnya," tutur Muzani.

Terkait hal tersebut, Presiden memiliki tenggat maksimal 14 hari sejak surat resmi diterima untuk menyerahkan dua usulan nama calon. Waktu pelayangan surat tersebut baru akan diputuskan lewat kesepakatan dalam rapat gabungan.

Mengenai agenda ketiga, MPR berencana menyusun tim verifikasi dokumen yang beranggotakan sekitar 36 legislator, merepresentasikan lima persen dari jumlah keseluruhan anggota dewan.

"Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon wakil presiden yang namanya diajukan oleh Presiden," jelasnya.

Pada agenda pamungkas, forum gabungan akan mengesahkan pembentukan tim ad hoc yang bertugas merancang draf Ketetapan MPR menyangkut pelantikan dan pengangkatan resmi Wakil Presiden terpilih.

Secara konstitusional, MPR memiliki alokasi waktu hingga 60 hari guna menuntaskan proses suksesi kepemimpinan ini. Kendati demikian, pimpinan dewan bertekad mempercepat seluruh tahapan agar pos Wakil Presiden tidak dibiarkan kosong terlalu lama.

"Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama," kata Muzani.

Sumber: RMOL