Poin Penting
  • Prabowo Subianto diberi tenggat hingga 25 November 2026 untuk menyetor dua nama kandidat wakil presiden
  • Sidang paripurna pemilihan wakil presiden diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026
  • Presiden wajib mengajukan dua kandidat sekaligus sesuai mandat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

WartaPurwakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mematok batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka hingga Rabu, 25 November 2026. Ketetapan batas akhir tersebut disepakati seiring adanya penggeseran jadwal sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden.

Agenda sidang yang semula diagendakan bergulir pada 2 Desember 2026 diputuskan bergeser ke hari Rabu, 9 Desember 2026. Penundaan sepekan ini secara otomatis memberikan tambahan waktu tujuh hari bagi Prabowo untuk menyeleksi figur yang tepat sembari mematangkan komunikasi politik bersama jajaran partai pendukung.

Kendati demikian, kepala negara dilarang hanya menyodorkan nama tunggal ke parlemen. Berdasarkan penegasan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, presiden diharuskan langsung membawa dua nama kandidat ke hadapan pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Keputusan mengenai tenggat penyerahan nama cawapres disepakati dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani kepada wartawan.

Muzani memastikan bahwa kuota usulan tidak boleh kurang dari sepasang kandidat. "Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.

Kewajiban penyetoran dua figur berakar pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tata cara pengisian kekosongan kursi wakil presiden. Konstitusi mewajibkan presiden merekomendasikan dua tokoh kepada MPR untuk kemudian diikutsertakan dalam mekanisme pemungutan suara pada sidang paripurna.

Tak sekadar menyodorkan nama, Presiden Prabowo berkewajiban melampirkan berkas persyaratan administratif kedua kandidat secara lengkap paling lambat pada 25 November 2026. Kelengkapan dokumen tersebut nantinya diverifikasi langsung oleh pihak MPR sebelum sidang paripurna dihelat.

Perubahan linimasa ini merevisi hasil kesepakatan rapat gabungan MPR sebelumnya pada 13 November 2026. Pada rencana awal, parlemen mengagendakan sidang pemilihan pada 2 Desember 2026, dengan tenggat penyerahan nama cawapres paling lambat 18 November 2026.

Namun, jadwal tersebut dirombak setelah pimpinan MPR menerima surat resmi permohonan pengunduran sidang dari Presiden Prabowo. Penyesuaian ini diajukan menyusul padatnya agenda kenegaraan yang sedang dijalankan kepala negara.

"Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani.

Sumber: Pojok Satu