- Bahlil Lahadalia dinilai layak diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Golkar memiliki modal politik kuat sebagai peraih kursi DPR RI terbesar kedua pada Pemilu 2024 dan representasi Indonesia Timur
- Pengusulan figur pengganti diminta tetap memprioritaskan soliditas Koalisi Indonesia Maju
WartaPurwakarta - Nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dimunculkan sebagai figur potensial untuk dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Kader muda Partai Golkar, Safrin Yusuf, memandang capaian partainya yang sukses mengamankan kursi DPR RI terbanyak kedua pada Pemilu 2024 menjadi landasan kuat agar Bahlil masuk radar bursa kepemimpinan nasional. Menurut dia, pengisian kursi RI 2 tidak boleh bertumpu pada faktor personal semata, melainkan mesti menimbang proporsi kekuatan Koalisi Indonesia Maju (KIM), kesinambungan stabilitas kabinet, serta aspirasi keterwakilan kawasan Indonesia Timur.
"Golkar merupakan kekuatan politik terbesar dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Dalam Pemilu 2024, Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi DPR RI terbesar kedua secara nasional. Karena itu, sangat wajar apabila Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, harus diajukan Presiden kepada MPR," tegas Safrin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 November 2026.
Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Safrin memaparkan bahwa apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden, Presiden berkewajiban menyodorkan dua nama kandidat untuk kemudian dipilih oleh MPR melalui sidang paripurna.
Bahlil dinilai memiliki legitimasi politik yang komplet untuk mengisi jabatan itu. Selain memegang tampuk pimpinan partai beringin, latar belakangnya dipandang mampu mengakomodasi keterwakilan kawasan Indonesia Timur agar konfigurasi kepemimpinan nasional memiliki keseimbangan kewilayahan yang kokoh.
Di sisi lain, Safrin turut menggarisbawahi krusialnya menjaga kekompakan koalisi di tengah mencuatnya sejumlah nama lain ke ruang publik, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Kalau Presiden mengambil figur dari luar kekuatan koalisi, tentu ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Jangan sampai keputusan mengenai pengganti Wakil Presiden justru memunculkan persoalan baru dan memengaruhi soliditas koalisi yang selama ini menjadi fondasi pemerintahan," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pemerintahan saat ini dinilai memerlukan sosok pendamping yang bukan hanya mumpuni secara kapasitas personal, melainkan juga piawai merajut relasi antarkekuatan politik demi memastikan seluruh agenda tuntas sampai masa jabatan berakhir pada 2029. Safrin menegaskan pengusulan Bahlil berakar pada ikhtiar menjaga stabilitas dan keseimbangan nasional.
"ni tentang bagaimana Presiden Prabowo membangun konfigurasi pemerintahan yang kuat, stabil, inklusif, dan mampu mengakomodasi kepentingan nasional secara lebih proporsional," tutup Safrin.
Sumber: RMOL