- Titi Anggraini menegaskan ijazah perguruan tinggi tidak otomatis membuktikan kelulusan jenjang SMA
- Mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Artha menuntut verifikasi faktual dan mewaspadai intervensi regulasi
- Bivitri Susanti menyatakan MK berwenang mengoreksi hasil pemilu serta menjatuhkan diskualifikasi elektoral
WartaPurwakarta - Sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi menyidangkan pembuktian terkait keabsahan dokumen pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pihak pemohon memanggil tiga ahli hukum tata negara serta seorang mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk membedah aspek regulasi dan prosedur verifikasi berkas pencalonan.
Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menerangkan perbedaan mendasar antara legalisasi salinan ijazah kelulusan dan surat pengakuan penyetaraan jenjang pendidikan luar negeri. Berdasarkan keterangannya di hadapan majelis hakim, kepemilikan gelar atau bukti kelulusan dari perguruan tinggi tidak serta-merta menjadi bukti sah bahwa seorang kandidat telah menamatkan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
Persidangan turut menyoroti keberadaan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan kewajiban melampirkan ijazah SMA bagi lulusan luar negeri yang sudah memiliki ijazah sarjana. Munculnya norma tersebut sempat lepas dari peninjauan publik karena perhatian masyarakat sipil kala itu terkuras pada pengujian Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal ambang batas usia kandidat.
Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Artha menggarisbawahi urgensi pemeriksaan berkas secara fisik dan menyeluruh, alih-alih sebatas formalitas administratif. Mengacu pada mekanisme Pemilu 2009, ia menceritakan bahwa KPU kala itu memeriksa keabsahan ijazah hingga jenjang pendidikan dasar, bahkan sempat menggugurkan calon anggota legislatif dari lingkungan anak pejabat akibat masalah dokumen. Putu Artha mengingatkan potensi kerentanan penyelenggara pemilu terhadap intervensi eksternal dalam perumusan aturan, termasuk indikasi munculnya ketentuan yang disusupkan demi kepentingan tertentu.
Melengkapi keterangan saksi dan ahli lainnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan bahwa pokok permasalahan yang diajukan berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, bukan proses pemakzulan di ranah MPR. MK dinilai memiliki landasan konstitusional untuk mengevaluasi legalitas administrasi, memperbaiki ketetapan hasil pemilihan, hingga menjatuhkan sanksi diskualifikasi elektoral terhadap peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Bersama ahli hukum tata negara Yance Arizona yang turut mendampingi di persidangan, tim ahli menyoroti dasar keabsahan pencalonan tersebut dari perspektif konstitusi. Majelis hakim MK dijadwalkan melanjutkan tahapan sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan bukti dan tanggapan dari pihak KPU sebagai pihak termohon.
Sumber: RMOL