Poin Penting
  • Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu desakan percepatan mekanisme konstitusional pengisian Wapres
  • MPR wajib menggelar sidang pemilihan dalam tenggat 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
  • Hak Menyatakan Pendapat dinyatakan gugur secara hukum usai pengunduran diri resmi diproses

WartaPurwakarta - Aparatur negara dan instansi terkait diminta tidak menunda penerapan aturan ketatanegaraan menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Dorongan tersebut disuarakan oleh legislator Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, demi menjaga kepastian hukum serta stabilitas jalannya roda pemerintahan.

“Seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kami berharap mekanisme yang telah diatur dilakukan agar proses ketatanegaraan berlangsung tertib dan demokrasi tetap terjaga,” ujar Gus Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Mengenai prosedur suksesi, figur yang akrab disapa Gus Khozin ini menggarisbawahi isi Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan payung hukum tertinggi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diwajibkan menyelenggarakan sidang guna memilih wakil kepala negara dari dua nama yang diajukan oleh Presiden, dengan batas waktu maksimal 60 hari.

Menyikapi langkah politik mantan Wali Kota Solo tersebut, Khozin menyatakan penghormatannya.

“Kami menghormati keputusan dan sikap Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar dinyatakan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, maka Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan karena telah kehilangan objek,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Jember ini pun merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Klausul tersebut memandatkan Presiden untuk menyerahkan dua kandidat kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar. Mengingat tahapan konstitusional ini telah berjalan, dorongan HMP yang sebelumnya digagas oleh 120 anggota DPR dinilai gugur demi hukum.

“Ketentuan dalam UU MD3 sudah sangat terang mengatur tenggat waktu pengusulan dua calon pengganti oleh Presiden kepada MPR. Kepastian prosedur ini penting agar transisi pengisian jabatan wakil kepala negara berlangsung mulus tanpa menimbulkan celah perdebatan hukum,” tegas Khozin.

Lebih jauh, ia menilai dinamika politik yang mengiringi fase pencalonan hingga pengunduran diri Gibran patut menjadi catatan evaluasi mendalam saat pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembenahan regulasi kepemiluan ke depan dipandang penting guna mengantisipasi polemik serupa agar tidak terulang.

“Dinamika yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan kepemiluan kita saat ini harus menjadi bahan pembahasan serius dalam revisi UU Pemilu. Kami berharap penyempurnaan regulasi tersebut dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ucapnya.

Khozin turut menyerukan kepada para pelaku politik dan institusi negara untuk menjaga stabilitas ruang publik serta menghormati alur kerja transisi di parlemen. Sikap tunduk pada konstitusi diyakini menjadi instrumen paling efektif guna meredam friksi di tengah masyarakat.

“Semua pihak harus menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses ini pada mekanisme ketatanegaraan yang sah. Stabilitas politik nasional harus tetap kita rawat bersama demi kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada rakyat,” katanya.

Tahapan verifikasi berkas persyaratan bagi dua nama usulan Presiden juga diharapkan dapat dilakukan secara objektif serta transparan oleh jajaran pimpinan MPR untuk memastikan kredibilitas lembaga parlemen tetap terjaga.

Sumber: RMOL