- MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah SMA Gibran dari institusi pendidikannya di Singapura
- Tidak satu pun partai politik pengusung Gibran yang melakukan pembelaan terhadapnya
- Pengamat menilai sikap parpol tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan buruk Jokowi dengan partai selama 10 tahun berkuasa
WartaPurwakarta - Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026, tidak satu pun partai politik (parpol) pengusung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tampil memberikan pembelaan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tersebut. Situasi ini kian mencuat setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran dari institusi tempatnya menempuh pendidikan di Singapura.
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menyoroti fenomena absennya dukungan parpol ini. "Tidak ada parpol yang melakukan pembelaan. Bahkan, saat ijazah Jokowi juga digugat, partai-partai juga tidak ada yang membela," kata Erizal, dikutip Minggu 11 Oktober 2026.
Menurut penilaian Erizal, diamnya parpol merupakan buah dari relasi Jokowi dengan partai-partai selama satu dekade masa kekuasaannya. "Hubungan Jokowi dengan partai-partai, terutama pada saat ia berkuasa, juga tidak baik-baik saja. Jejak Jokowi di partai, buruk," kata Erizal.
Erizal mencontohkan sejumlah konflik internal partai yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi. Masuknya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar memang dinilai mendapat restu Jokowi, namun perpecahan Golkar menjadi kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono justru berlangsung pada periode yang sama. Konflik PPP antara kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali pun mencuat di era serupa. Bahkan, upaya pembegalan terhadap Partai Demokrat juga terjadi saat Jokowi memerintah.
Dengan latar belakang tersebut, Erizal menilai apabila putusan MK Nomor 1/2026 ditindaklanjuti oleh partai-partai di DPR, prosesnya akan berjalan tanpa hambatan berarti. "Tak ada yang akan membela Wapres Gibran seperti dulu Wapres Boediono dibela Demokrat saat kasus Century," kata Erizal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Erizal juga menegaskan bahwa parpol di parlemen tidak memiliki alasan untuk mengabaikan putusan lembaga konstitusi tersebut. "Tak ada alasan bagi partai-partai di DPR untuk tidak menindaklanjuti putusan MK itu. Ini bisa jadi karma berikutnya yang akan dialami Jokowi," sambungnya.
Sumber: RMOL