- PB PENA 98 menilai wacana pemakzulan Gibran berlebihan karena dokumen pendidikannya telah melalui proses penyetaraan
- Tumpak Sidabutar menduga polemik ijazah dimanfaatkan elite politik untuk melengserkan Gibran
- Bakom RI menyatakan putusan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan
WartaPurwakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PB PENA 98) Tumpak Sidabutar menilai dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah SMA merupakan langkah yang berlebihan.
Menurut Tumpak, riwayat pendidikan Gibran di luar negeri telah ditempuh sesuai prosedur, termasuk penyetaraan dokumen yang dilakukan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Mas Gibran sudah mengikuti peraturan Dikdasmen sehingga memenuhi syarat untuk disetarakan," kata Tumpak dalam keterangannya di Jakarta, Senin 19 Oktober 2026.
Putusan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran kemudian memicu perbincangan di sejumlah kalangan. Sejumlah pihak mempertanyakan kemungkinan tindak lanjut putusan itu, termasuk munculnya wacana pemakzulan secara politik di Senayan.
Tumpak menduga isu tudingan ijazah palsu tersebut sedang digunakan oleh sebagian elite politik untuk menekan Gibran agar lengser dari jabatannya.
"Jelas ada oknum elite politik yang ingin melengserkan Gibran dengan melakukan cara apapun dengan memanfaatkan hasil putusan MK," kata Tumpak.
Ia meminta ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dipahami secara lebih bijaksana, terutama untuk memberi ruang kepada warga negara yang menjalani pendidikan di luar negeri agar dapat memenuhi persyaratan pendaftaran pencalonan.
"Bagaimanapun Gibran dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam Pilpres bersama Pak Prabowo," kata Tumpak.
Tumpak juga berharap seluruh partai dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran tetap menjaga konsistensi dukungan hingga masa jabatan presiden dan wakil presiden berakhir sesuai ketentuan.
"PB PENA 98 tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai hasil konstitusi lewat pemilihan langsung yang dipilih masyarakat," kata Tumpak.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan putusan MK mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak bisa dijadikan pijakan untuk memakzulkan wakil presiden.
Ia menegaskan pemerintah sebagai unsur eksekutif menghormati kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif.
"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach ya kan, dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," kata Syahganda di Kantor Lemhannas, Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2026.
Sumber: RMOL