- Pengamat menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak menggugurkan tanggung jawab hukum
- Putusan MA dan MK menjadi dasar desakan penyelidikan keabsahan berkas pendidikan setingkat SMA milik Gibran
- Sebanyak 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat yang dijadwalkan masuk rapat paripurna
WartaPurwakarta - Langkah Gibran Rakabuming Raka menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden dinilai tidak otomatis menghentikan pengusutan indikasi permasalahan berkas pendidikan yang melibatkannya. Penyelidikan terhadap dokumen syarat pencalonan dirinya sejak kontestasi Pilkada Solo hingga Pilpres dinilai tetap wajib dilanjutkan kendati statusnya kini bukan lagi pejabat publik.
Penegasan tersebut disampaikan pengamat hukum dan politik Muslim Arbi. Ia menyebutkan bahwa pelepasan posisi kekuasaan tidak dapat meniadakan kewajiban seseorang di hadapan hukum, sehingga otoritas penegak hukum diminta memproses perkara secara objektif berdasarkan pembuktian serta aturan yang berlaku.
"Pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana ataupun tanggung jawab hukum seseorang. Proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan jabatan politik yang sedang dipegang," kata Muslim kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan transparan dinilai krusial lantaran isu ini dipandang bukan sekadar perdebatan kepatutan pencalonan, melainkan menyangkut validitas berkas serta kepastian hukum. Muslim menyoroti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengadili perkara surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
"MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026," jelasnya.
Rujukan lain yang diungkapkan Muslim adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bertanggal 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran sebagai rujukan penyetaraan jenjang SMA, kendati gugatan pemohon akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima akibat ketiadaan kedudukan hukum.
Berdasarkan putusan dari MA dan MK tersebut, lembaga penegak hukum didesak menggelar penyelidikan mendalam untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana pemalsuan maupun penggunaan dokumen tidak sah.
Di samping jalur hukum pidana, penanganan di parlemen melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dinilai harus tetap berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan.
"Gibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut," tegas Muslim.
Dukungan terhadap mekanisme tersebut di parlemen terus menguat. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi usulan HMP terhadap Gibran dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026), setelah diteken oleh 120 legislator lintas fraksi. Prosedur pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden sendiri termaktub dalam Pasal 7A serta 7B UUD 1945, yang mewajibkan uji pemeriksaan di MK sebelum diteruskan ke MPR.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Muslim pun mengingatkan DPR untuk konsisten menuntaskan proses tersebut dan tidak membiarkan pengunduran diri menjadi alasan lolos dari pertanggungjawaban hukum.
"Penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara," ungkap Muslim.
Ia turut menyinggung pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang pernah dilayangkan akademisi Ubedilah Badrun terhadap Gibran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut ditindaklanjuti aparat berwenang.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional